Prasyarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membuat PT Baru Pembuatan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Sistem Membuat PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terupdate Yang Harus Anda Kenal
Semenjak awal 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih amat kecil diperbandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak profesi dan menyokong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketentuan pendirian PT terbaru yang patut Anda ketahui sekiranya Anda mau memulai atau mengoptimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT adalah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini sering kali menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT tapi modal umum-umum saja. Sedangkan mereka paham bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan undang-undang dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Regulasi Pemerintah No. 29 tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Namun, syarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang berharap mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Hukum Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Terperinci Peraturan Ruang dan Undang-undang Zonasi. Adanya undang-undang ini membagi kawasan Jakarta menjadi zona-area seperti zona pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tak akan dapat mendapatkan Alamat Alamat Perusahaan (SKDP). Wajib SKDP penting untuk mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pedoman Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tak mempunyai biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi opsi yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada prasyarat tambahan saat Anda mengaplikasikan Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya merupakan perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengetahui prasyarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab kerap ada perbedaan persyaratan antara satu daerah dengan yang lain. Kecuali, jikalau domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa menggunakan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara jikalau di Depok Anda harus menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Selain itu, tidak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, umpamanya di Depok dan Bogor.
3. Menurut Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam memastikan bidang usaha, setidaknya nilai-nilai berikut wajib diamati:
Anda bisa memilih bidang bisnis apa pun, selain ditutup dan dilarang oleh hukum.
Bidang bisnis yang Anda pilih seharusnya dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memutuskan variasi lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih harus spesifik dan sejalan dengan KBLI terkini. Kategori Anda berkeinginan mengerjakan perdagangan awam, Anda perlu menentukan komoditas apa yang berharap Anda jual, contohnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu mengamati kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) adalah kategori kesibukan atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi berkaitan untuk memandang kode bidang usaha yang akan menetapkan tipe izin usaha yang layak. Untuk bisnis perdagangan biasa, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pedoman Daftar Perusahaan (TDP).
Regulasi pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih diaplikasikan ialah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Peraturan Kepala Badan Golongan Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pertanda Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 merujuk pada Tata Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 adalah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, setiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, lebih-lebih UKM, dalam menentukan bidang usaha.
Anda tak perlu linglung seputar ini. Daerah tiap-tiap Pemerintah Daerah sudah membuat kode KBLI simpel yang bisa diterapkan sebagai rujukan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda bisa mengamati Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 apabila bisnis Anda cuma membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS jika Anda mengalami kesulitan dalam memastikan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.
4. Syarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan simpel, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT sering menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tidak dapat dituntaskan pada hari yang sama. Seandainya BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa daerah, seperti Jakarta, keberadaan akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk dapat mengurus SKDP. Klasifikasi Anda mengamati poin 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk menerima dokumen originalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Regulasi pendirian PT;
Menurut persetujuan badan undang-undang dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima penguasaan email jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya Anda dapat mengambil akta Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP institusi ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan peraturan baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan wajib sudah dalam format terbaru wujud 2015. Ciri khas dari wujud terkini ini ialah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi semestinya sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT patut tak memiliki tunggakan pajak. Golongan ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan sepatutnya terlebih dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan biasa, maka izin usaha yaitu Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang mau mendirikan PT di Jakarta, kini bisa menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Namun, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekalian.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tak bisa bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama ketika mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS menerapkan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam memakai fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat ditiru oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.