Syarat Mendirikan PT 2018 Persyaratan Membuat PT Baru Pembuatan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Metode Membuat PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Seharusnya Anda Ketahui
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih betul-betul kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak pekerjaan dan mendukung ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah ialah untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketentuan pendirian PT terbaru yang mesti Anda kenal jika Anda ingin memulai atau mengembangkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yakni Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini sering menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT namun modal umum-biasa saja. Meskipun mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang memiliki badan regulasi dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan hukum baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Aturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Namun, persyaratan modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut seputar modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di link berikut.
2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Tertib Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 perihal Rencana Rinci Hukum Ruang dan Regulasi Zonasi. Adanya tata tertib ini membagi kawasan Jakarta menjadi zona-zona seperti area pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tidak akan bisa mendapatkan Alamat Domisili Perusahaan (SKDP). Harus SKDP penting untuk menerima dokumen keaslian bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pertanda Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pedoman Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk alamat bisnis. Oleh sebab itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang berkeinginan tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan ketika Anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yaitu perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal persyaratan domisili di tempat yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab sering ada perbedaan persyaratan antara satu tempat dengan yang lain. Kecuali, jikalau domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda dapat memakai rumah itu hingga batas tertentu. Sementara kalau di Depok Anda mesti memakai bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yakni sebagai daerah usaha, bukan rumah. Selain itu, tak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai prasyarat tambahan, umpamanya di Depok dan Bogor.
3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam mempertimbangkan bidang usaha, setidaknya poin-skor berikut sepatutnya dilihat:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa malah, selain ditutup dan dilarang oleh tata tertib.
Bidang bisnis yang Anda pilih harus dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menetapkan jenis lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti spesifik dan paralel dengan KBLI terkini. Golongan Anda berkeinginan melaksanakan perdagangan lazim, Anda perlu memutuskan komoditas apa yang ingin Anda jual, contohnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) merupakan kelompok aktivitas atau aktivitas ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi berkaitan untuk memandang kode bidang usaha yang akan memastikan ragam izin usaha yang sesuai. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Undang-undang pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih digunakan yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Tertib Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Tanda Standar Bisnis Indonesia, meski KBLI 2015 merujuk pada Tertib Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Pertanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan memandang pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Selain analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terlebih UKM, dalam mempertimbangkan bidang usaha.
Anda tak perlu kebingungan perihal ini. Tempat setiap Pemerintah Tempat sudah membikin kode KBLI sederhana yang bisa digunakan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda dapat memandang Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 kalau bisnis Anda cuma memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS jika Anda mengalami kesusahan dalam menentukan bidang bisnis yang Anda inginkan layak dengan KBLI.
4. Prasyarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan simpel, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT sering kali menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak dapat dituntaskan pada hari yang sama. Bila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian daerah, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus SKDP. Kelompok Anda melihat poin 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk mendapatkan dokumen keautentikan bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Peraturan pendirian PT;
Berdasarkan persetujuan badan regulasi dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan penguasaan surel jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan hasilnya Anda bisa mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan hukum baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan seharusnya sudah dalam format terkini bentuk 2015. Ciri khas dari wujud terbaru ini adalah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berhubungan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi patut sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT mesti tidak memiliki tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan mesti lebih-lebih dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berharap mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan lazim, karenanya izin usaha ialah Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT di Jakarta, sekarang bisa menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekalian.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS menggunakan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam menggunakan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini bisa ditiru oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
