Prasyarat Mendirikan PT 2018 Syarat Membikin PT Baru Pembuatan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Syarat Pendirian CV Metode Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Semestinya Anda Kenal
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih betul-betul kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak pekerjaan dan mendukung ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketetapan pendirian PT terkini yang semestinya Anda kenal apabila Anda berkeinginan mengawali atau mengoptimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yaitu Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini tak jarang menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT tetapi modal awam-biasa saja. Meski mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan peraturan dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Hukum Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tapi, syarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut seputar modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di tautan berikut.
2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang berharap mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tertib Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Mendetail Undang-undang Ruang dan Undang-undang Zonasi. Adanya undang-undang ini membagi wilayah Jakarta menjadi area-zona seperti area pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tidak akan dapat mendapat Alamat Alamat Perusahaan (SKDP). Patut SKDP penting untuk menerima dokumen keaslian bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pedoman Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tak mempunyai biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang sesuai untuk alamat bisnis. Oleh sebab itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada prasyarat tambahan saat Anda menggunakan Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya yaitu perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengetahui prasyarat domisili di tempat yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab kerap ada perbedaan persyaratan antara satu tempat dengan yang lain. Kecuali, bila domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa menggunakan rumah itu sampai batas tertentu. Sementara seandainya di Depok Anda patut menggunakan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.
3. Menurut Sektor Bisnis Terupdate KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam mempertimbangkan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut semestinya dipandang:
Anda bisa memilih bidang bisnis apa malah, kecuali ditutup dan dilarang oleh hukum.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menentukan tipe lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih wajib spesifik dan searah dengan KBLI terupdate. Golongan Anda berharap melaksanakan perdagangan lazim, Anda perlu menentukan komoditas apa yang berkeinginan Anda jual, contohnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan terkait erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Tanda Standar Bidang Usaha Indonesia) adalah golongan kesibukan atau aktivitas ekonomi yang menjadi acuan bagi instansi berhubungan untuk melihat kode bidang usaha yang akan mempertimbangkan macam izin usaha yang sesuai. Untuk bisnis perdagangan lazim, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Undang-undang pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih digunakan ialah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Regulasi Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 seputar Tanda Standar Bisnis Indonesia, meskipun KBLI 2015 merujuk pada Tata Biro Kelompok Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 yakni pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan memandang pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analitik PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, secara khusus UKM, dalam memastikan bidang usaha.
Anda tak perlu bingung perihal ini. Daerah tiap-tiap Pemerintah Daerah telah membuat kode KBLI sederhana yang bisa diaplikasikan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda dapat melihat Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 apabila bisnis Anda cuma memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS sekiranya Anda mengalami kesulitan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan cocok dengan KBLI.
4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT sering kali menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak dapat dipecahkan pada hari yang sama. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa daerah, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mengurus SKDP. Kelompok Anda memperhatikan skor 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk menerima dokumen keautentikan bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Tata pendirian PT;
Menurut persetujuan badan hukum dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima penguasaan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akibatnya Anda dapat mengambil akta Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan tata tertib baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan wajib sudah dalam bentuk terupdate format 2015. Ciri khas dari format terbaru ini yaitu nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi patut sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT seharusnya tak memiliki tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan patut terlebih dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berharap mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan umum, maka izin usaha ialah Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang mau mendirikan PT di Jakarta, kini bisa menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekalian.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat beriringan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS menerapkan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam menggunakan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
