Syarat Pendirian PT Menurut Undang-Undang

[pgp_title}
Syarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membikin PT Baru Pembuatan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Metode Membuat PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terkini Yang Semestinya Anda Ketahui
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih amat kecil diperbandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan skor tambah sebab membuka lebih banyak pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah yakni untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketentuan pendirian PT terupdate yang semestinya Anda kenal bila Anda berkeinginan mengawali atau memaksimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seputar Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT ialah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini kerap kali menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT tetapi modal awam-biasa saja. Padahal mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan tata tertib bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan hukum baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Melainkan, prasyarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.

2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang berkeinginan mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Tertib Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Agenda Terperinci Undang-undang Ruang dan Tata Zonasi. Adanya aturan ini membagi wilayah Jakarta menjadi area-area seperti zona pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara ideal, badan usaha tidak akan bisa memperoleh Alamat Domisili Perusahaan (SKDP). Patut SKDP penting untuk mendapatkan dokumen keautentikan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tidak mempunyai tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang berharap tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan dikala Anda memakai Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya ialah perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengetahui syarat domisili di daerah yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena sering kali ada perbedaan prasyarat antara satu daerah dengan yang lain. Selain, jika domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda dapat mengaplikasikan rumah itu sampai batas tertentu. Sementara seandainya di Depok Anda wajib memakai bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah sebagai daerah usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, semisal di Depok dan Bogor.

3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam memastikan bidang usaha, setidaknya nilai-nilai berikut mesti diperhatikan:

Anda bisa memilih bidang bisnis apa bahkan, selain ditutup dan dilarang oleh undang-undang.
Bidang bisnis yang Anda pilih seharusnya dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan mempertimbangkan macam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih seharusnya spesifik dan sejalan dengan KBLI terbaru. Kategori Anda berkeinginan mengerjakan perdagangan umum, Anda perlu memastikan komoditas apa yang mau Anda jual, semisal untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu memandang kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Tanda Standar Bidang Usaha Indonesia) adalah kategori kegiatan atau aktivitas ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan mempertimbangkan jenis izin usaha yang cocok. Untuk bisnis perdagangan lazim, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pedoman Daftar Perusahaan (TDP).
Aturan pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih digunakan yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Tertib Kepala Badan Golongan Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Pertanda Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 merujuk pada Tertib Biro Kelompok Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 yaitu pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Kecuali analisis PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, setiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, lebih-lebih UKM, dalam menentukan bidang usaha.

Anda tidak perlu linglung tentang ini. Tempat tiap-tiap Pemerintah Daerah sudah membuat kode KBLI sederhana yang dapat diterapkan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda bisa melihat Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda hanya membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS jika Anda mengalami kesulitan dalam menentukan bidang bisnis yang Anda inginkan layak dengan KBLI.

4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan simpel, syarat BPJS untuk mendirikan PT kerap menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tak bisa diselesaikan pada hari yang sama. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa tempat, seperti Jakarta, keberadaan akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk dapat mengurus SKDP. Klasifikasi Anda memperhatikan poin 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk menerima dokumen keabsahan bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Undang-undang pendirian PT;

Berdasarkan persetujuan badan undang-undang dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan pengontrolan surel jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya Anda dapat mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan undang-undang baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan mesti telah dalam format terkini wujud 2015. Ciri khas dari wujud terbaru ini yakni nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi mesti sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT semestinya tak memiliki tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan mesti lebih-lebih dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa ideal waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, maka izin usaha adalah Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berharap mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat menggunakan layanan untuk menerima SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekalian.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tak dapat beriringan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS mengaplikasikan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam memakai fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat dicontoh oleh tempat lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.

Comments are closed.