Persyaratan Mendirikan PT 2018 Persyaratan Membuat PT Baru Pengesahan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Syarat Pendirian CV Cara Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terkini Yang Sepatutnya Anda Ketahui
Semenjak awal 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan skor tambah sebab membuka lebih banyak pekerjaan dan menunjang ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah merupakan untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketetapan pendirian PT terkini yang harus Anda kenal jika Anda mau memulai atau memaksimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT adalah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini sering kali menjadi kendala bagi mereka yang berharap mendirikan PT melainkan modal biasa-awam saja. Padahal mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan peraturan dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Hukum Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Namun, syarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut seputar modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.
2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang mau mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Undang-undang Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 perihal Rencana Terperinci Aturan Ruang dan Regulasi Zonasi. Adanya undang-undang ini membagi wilayah Jakarta menjadi zona-zona seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara ideal, badan usaha tak akan bisa mendapatkan Alamat Alamat Perusahaan (SKDP). Seharusnya SKDP penting untuk mendapatkan dokumen keautentikan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Tanda Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang cocok untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada prasyarat tambahan dikala Anda memakai Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya adalah perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengetahui prasyarat domisili di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena kerap ada perbedaan persyaratan antara satu tempat dengan yang lain. Selain, jika domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda bisa memakai rumah itu sampai batas tertentu. Sementara apabila di Depok Anda harus menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sebagai daerah usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, umpamanya di Depok dan Bogor.
3. Menurut Sektor Bisnis Terkini KBLI Terbaru Tahun 2015
Dalam memastikan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut seharusnya diamati:
Anda bisa memilih bidang bisnis apa pun, selain ditutup dan dilarang oleh regulasi.
Bidang bisnis yang Anda pilih wajib dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan mempertimbangkan variasi lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya spesifik dan paralel dengan KBLI terkini. Kategori Anda berkeinginan melakukan perdagangan umum, Anda perlu menetapkan komoditi apa yang berkeinginan Anda jual, contohnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) merupakan kategori aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan menentukan jenis izin usaha yang cocok. Untuk bisnis perdagangan awam, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Regulasi pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) macam KBLI yang masih digunakan yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Regulasi Kepala Badan Kategori Statistik Nomor 57 Tahun 2009 seputar Tanda Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 merujuk pada Peraturan Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 ialah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan memandang pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Selain analitik PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, terutama UKM, dalam memutuskan bidang usaha.
Anda tidak perlu keder perihal ini. Daerah tiap Pemerintah Tempat telah membikin kode KBLI sederhana yang bisa dipakai sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda bisa mengamati Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda cuma membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS bila Anda mengalami kesusahan dalam mempertimbangkan bidang bisnis yang Anda inginkan layak dengan KBLI.
4. Prasyarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT kerap kali menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak dapat dituntaskan pada hari yang sama. Jika BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa daerah, seperti Jakarta, keberadaan sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu prasyarat untuk dapat mengurus SKDP. Kategori Anda mengamati skor 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk menerima dokumen originalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Tata pendirian PT;
Berdasarkan persetujuan badan peraturan dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan pengendalian e-mail jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan hasilnya Anda dapat mengambil akta Selain BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan tata tertib baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan sepatutnya sudah dalam wujud terupdate bentuk 2015. Ciri khas dari wujud terupdate ini yaitu nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi seharusnya sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT seharusnya tak memiliki tunggakan pajak. Kategori ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan harus secara khusus dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa ideal waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan biasa, maka izin usaha merupakan Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berharap mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat menggunakan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tak dapat bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama ketika mengajukan SIUP secara online. Kedua, dikala mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS memakai fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam menerapkan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
