Prasyarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membuat PT Baru Pembuatan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Sistem Membuat PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Patut Anda Kenal
Semenjak awal 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih amat kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak profesi dan mensupport ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah merupakan untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang mesti Anda ketahui sekiranya Anda berharap memulai atau memaksimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT ialah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini sering menjadi kendala bagi mereka yang berkeinginan mendirikan PT namun modal awam-umum saja. Meski mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan aturan bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tetapi, syarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut seputar modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di link berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang berkeinginan mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Hukum Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Rencana Detil Aturan Ruang dan Hukum Zonasi. Adanya undang-undang ini membagi wilayah Jakarta menjadi zona-zona seperti zona pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tidak akan dapat mendapat Domisili Domisili Perusahaan (SKDP). Semestinya SKDP penting untuk menerima dokumen keabsahan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang sesuai untuk domisili bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi opsi yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan dikala Anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengetahui prasyarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab sering kali ada perbedaan prasyarat antara satu tempat dengan yang lain. Selain, jika alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda dapat menerapkan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara apabila di Depok Anda patut memakai bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai daerah usaha, bukan rumah. Selain itu, tak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.
3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam memutuskan bidang usaha, setidaknya poin-nilai berikut seharusnya diperhatikan:
Anda bisa memilih bidang bisnis apa malah, kecuali ditutup dan dilarang oleh aturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menentukan jenis lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut spesifik dan sejalan dengan KBLI terbaru. Kategori Anda ingin melaksanakan perdagangan lazim, Anda perlu mempertimbangkan komoditi apa yang ingin Anda jual, umpamanya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) ialah kategori aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi berhubungan untuk memandang kode bidang usaha yang akan menentukan tipe izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Peraturan pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih digunakan merupakan KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Tata Kepala Badan Kategori Statistik Nomor 57 Tahun 2009 seputar Pertanda Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 merujuk pada Aturan Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 ialah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Selain analitik PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terlebih UKM, dalam memastikan bidang usaha.
Anda tidak perlu keder perihal ini. Daerah tiap-tiap Pemerintah Tempat telah membuat kode KBLI simpel yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda dapat memperhatikan Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 kalau bisnis Anda cuma membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS sekiranya Anda mengalami kesusahan dalam mempertimbangkan bidang bisnis yang Anda inginkan pantas dengan KBLI.
4. Syarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT kerap kali menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang segera ke kantor BPJS tidak bisa dipecahkan pada hari yang sama. Sekiranya BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian daerah, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk dapat mengurus SKDP. Kategori Anda mengamati poin 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk mendapatkan dokumen keabsahan bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Tertib pendirian PT;
Menurut persetujuan badan tata tertib dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pengontrolan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan walhasil Anda bisa mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan undang-undang baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan wajib sudah dalam bentuk terbaru wujud 2015. Ciri khas dari wujud terkini ini adalah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berhubungan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi sepatutnya sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT seharusnya tak mempunyai tunggakan pajak. Kategori ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan patut terpenting dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, maka izin usaha yakni Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekalian.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak bisa bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama dikala mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS mengaplikasikan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam mengaplikasikan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat dicontoh oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
