Persyaratan Mendirikan PT 2018 Persyaratan Membikin PT Baru Pembuatan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pengesahan PT Prosedur Mendirikan PT Syarat Pendirian CV Cara Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terkini Yang Harus Anda Ketahui
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih betul-betul kecil diperbandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah sebab membuka lebih banyak pekerjaan dan menunjang ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menerangkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang semestinya Anda ketahui jika Anda berharap mengawali atau memaksimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT merupakan Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini sering kali menjadi kendala bagi mereka yang berharap mendirikan PT melainkan modal biasa-lazim saja. Meskipun mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan tata tertib bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan tata tertib baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Regulasi Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tetapi, persyaratan modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di link berikut.
2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang mau mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Agenda Rinci Hukum Ruang dan Tata Zonasi. Adanya hukum ini membagi kawasan Jakarta menjadi area-zona seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tak akan dapat memperoleh Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Patut SKDP penting untuk mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pedoman Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk domisili bisnis. Oleh sebab itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan dikala Anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Pedoman Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal syarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab tak jarang ada perbedaan syarat antara satu tempat dengan yang lain. Selain, bila alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa memakai rumah itu sampai batas tertentu. Sementara sekiranya di Depok Anda patut menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan sebagai tempat usaha, bukan rumah. Selain itu, tidak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, seumpama di Depok dan Bogor.
3. Menurut Sektor Bisnis Terupdate KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam memutuskan bidang usaha, setidaknya skor-skor berikut semestinya dipandang:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa pun, kecuali ditutup dan dilarang oleh regulasi.
Bidang bisnis yang Anda pilih sepatutnya dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memutuskan tipe lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut spesifik dan sejalan dengan KBLI terkini. Kategori Anda mau melakukan perdagangan biasa, Anda perlu menetapkan komoditi apa yang mau Anda jual, semisal untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berkaitan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Tanda Standar Bidang Usaha Indonesia) adalah kelompok kesibukan atau aktivitas ekonomi yang menjadi acuan bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan memutuskan macam izin usaha yang layak. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Undang-undang pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) variasi KBLI yang masih digunakan yakni KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Undang-undang Kepala Badan Golongan Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 merujuk pada Undang-undang Biro Kategori Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Petunjuk Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 yaitu pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Selain analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, setiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, khususnya UKM, dalam mempertimbangkan bidang usaha.
Anda tak perlu bingung seputar ini. Daerah setiap Pemerintah Tempat telah membuat kode KBLI simpel yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda bisa memperhatikan Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda hanya membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS jikalau Anda mengalami kesulitan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan layak dengan KBLI.
4. Prasyarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan sederhana, syarat BPJS untuk mendirikan PT acap kali menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak bisa diselesaikan pada hari yang sama. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian tempat, seperti Jakarta, eksistensi akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk dapat mengurus SKDP. Kategori Anda mengamati nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk mendapatkan dokumen originalitas bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Undang-undang pendirian PT;
Menurut persetujuan badan tata tertib dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan pengaturan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akibatnya Anda bisa mengambil akta Selain BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan peraturan baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan semestinya sudah dalam bentuk terupdate format 2015. Ciri khas dari bentuk terupdate ini merupakan nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi patut sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT sepatutnya tidak memiliki tunggakan pajak. Golongan ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan mesti terutama dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan lazim, karenanya izin usaha yakni Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang ingin mendirikan PT di Jakarta, kini bisa menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak dapat berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama dikala mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS menerapkan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam menerapkan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini bisa ditiru oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
