Syarat Pendirian PT Bagi Orang Asing

[pgp_title}
Persyaratan Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membikin PT Baru Pendirian PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pengesahan PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Cara Membuat PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terkini Yang Seharusnya Anda Kenal
Sejak permulaan 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih amat kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak pekerjaan dan mendukung ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah ialah untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang wajib Anda kenal jika Anda mau memulai atau mengoptimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT merupakan Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini tak jarang menjadi kendala bagi mereka yang berkeinginan mendirikan PT melainkan modal biasa-awam saja. Sedangkan mereka paham bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan regulasi dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan hukum baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Tertib Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Namun, persyaratan modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.

2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang mau mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tertib Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Rinci Peraturan Ruang dan Undang-undang Zonasi. Adanya hukum ini membagi kawasan Jakarta menjadi area-zona seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tidak akan bisa mendapatkan Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Seharusnya SKDP penting untuk mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pertanda Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk domisili bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi opsi yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan ketika Anda memakai Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya adalah perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Pedoman Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengenal prasyarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab sering kali ada perbedaan syarat antara satu daerah dengan yang lain. Kecuali, sekiranya domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa mengaplikasikan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara sekiranya di Depok Anda semestinya menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan sebagai daerah usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, umpamanya di Depok dan Bogor.

3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam memastikan bidang usaha, setidaknya skor-nilai berikut mesti diperhatikan:

Anda bisa memilih bidang bisnis apa bahkan, kecuali ditutup dan dilarang oleh peraturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan mempertimbangkan tipe lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih sepatutnya spesifik dan sejalan dengan KBLI terkini. Kelompok Anda ingin menjalankan perdagangan biasa, Anda perlu mempertimbangkan komoditi apa yang ingin Anda jual, semisal untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan terkait erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pedoman Standar Bidang Usaha Indonesia) yaitu klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi berhubungan untuk memperhatikan kode bidang usaha yang akan memutuskan macam izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Tata pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih diaplikasikan adalah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Peraturan Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Pertanda Standar Bisnis Indonesia, sedangkan KBLI 2015 merujuk pada Regulasi Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Petunjuk Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 adalah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Kecuali analisis PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, secara khusus UKM, dalam menentukan bidang usaha.

Anda tak perlu kebingungan perihal ini. Daerah tiap Pemerintah Daerah telah membikin kode KBLI sederhana yang bisa dipakai sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda dapat memandang Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 seandainya bisnis Anda hanya membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS kalau Anda mengalami kesusahan dalam menentukan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.

4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan sederhana, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT sering kali menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tak dapat diselesaikan pada hari yang sama. Bila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa tempat, seperti Jakarta, eksistensi akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu prasyarat untuk bisa mengurus SKDP. Klasifikasi Anda mengamati poin 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk menerima dokumen originalitas bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Tertib pendirian PT;

Menurut persetujuan badan regulasi dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pengaturan e-mail jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akibatnya Anda dapat mengambil akta Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan peraturan baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan mesti sudah dalam wujud terupdate bentuk 2015. Ciri khas dari format terkini ini yaitu nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi patut sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT mesti tak mempunyai tunggakan pajak. Kelompok ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan harus secara khusus dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan lazim, maka izin usaha merupakan Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT di Jakarta, kini dapat mengaplikasikan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak bisa beriringan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama dikala mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS menerapkan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam menerapkan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat dicontoh oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.

Comments are closed.