Syarat Mendirikan PT 2018 Persyaratan Membikin PT Baru Pengesahan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Sistem Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketetapan Pendirian PT Terbaru Yang Wajib Anda Kenal
Semenjak awal 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sungguh-sungguh kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah ialah untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketetapan pendirian PT terkini yang wajib Anda ketahui jika Anda berharap memulai atau mengembangkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT ialah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini kerap kali menjadi kendala bagi mereka yang mau mendirikan PT tetapi modal biasa-biasa saja. Meski mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan regulasi bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan tata tertib baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Melainkan, persyaratan modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di link berikut.
2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tertib Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Agenda Detil Peraturan Ruang dan Aturan Zonasi. Adanya undang-undang ini membagi wilayah Jakarta menjadi zona-zona seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tak akan bisa memperoleh Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Harus SKDP penting untuk menerima dokumen orisinilitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Tanda Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tak memiliki biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk domisili bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan dikala Anda mengaplikasikan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya adalah perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal syarat domisili di tempat yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena tak jarang ada perbedaan syarat antara satu tempat dengan yang lain. Kecuali, jikalau domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda dapat memakai rumah itu sampai batas tertentu. Sementara sekiranya di Depok Anda harus memakai bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sebagai daerah usaha, bukan rumah. Selain itu, tidak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai prasyarat tambahan, umpamanya di Depok dan Bogor.
3. Menurut Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya skor-skor berikut semestinya diamati:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa pun, selain ditutup dan dilarang oleh peraturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih wajib dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menentukan jenis lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih harus spesifik dan sejajar dengan KBLI terbaru. Kelompok Anda ingin melakukan perdagangan umum, Anda perlu mempertimbangkan komoditas apa yang berharap Anda jual, seumpama untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan terkait erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) merupakan golongan kesibukan atau kesibukan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk memandang kode bidang usaha yang akan menetapkan macam izin usaha yang sesuai. Untuk bisnis perdagangan lazim, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pedoman Daftar Perusahaan (TDP).
Undang-undang pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih diaplikasikan yakni KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Tertib Kepala Badan Kategori Statistik Nomor 57 Tahun 2009 seputar Pedoman Standar Bisnis Indonesia, meski KBLI 2015 merujuk pada Hukum Biro Golongan Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Pedoman Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan memperhatikan pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analisis PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terlebih UKM, dalam memastikan bidang usaha.
Anda tidak perlu keder perihal ini. Tempat tiap-tiap Pemerintah Tempat sudah membikin kode KBLI simpel yang bisa diaplikasikan sebagai rujukan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda bisa memandang Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 sekiranya bisnis Anda cuma membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS bila Anda mengalami kesusahan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan pantas dengan KBLI.
4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan simpel, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT sering menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang lantas ke kantor BPJS tak dapat dipecahkan pada hari yang sama. Bila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa daerah, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu prasyarat untuk dapat mengurus SKDP. Golongan Anda memperhatikan poin 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk mendapatkan dokumen kesahihan bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Peraturan pendirian PT;
Menurut persetujuan badan undang-undang dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pengontrolan e-mail jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan kesudahannya Anda dapat mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP institusi saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan hukum baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan sepatutnya telah dalam bentuk terbaru wujud 2015. Ciri khas dari format terbaru ini adalah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi mesti sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT patut tak mempunyai tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan wajib lebih-lebih dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan lazim, maka izin usaha ialah Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang mau mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat mengaplikasikan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS menggunakan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam mengaplikasikan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat ditiru oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
