Prasyarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membuat PT Baru Pendirian PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Syarat Pendirian CV Cara Membuat PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Harus Anda Kenal
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih benar-benar kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak pekerjaan dan menyokong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketentuan pendirian PT terbaru yang seharusnya Anda ketahui jika Anda ingin mengawali atau memaksimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT merupakan Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini kerap menjadi kendala bagi mereka yang mau mendirikan PT namun modal awam-lazim saja. Sedangkan mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan tata tertib dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Tertib Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tapi, persyaratan modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di link berikut.
2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tata Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Aturan Ruang dan Aturan Zonasi. Adanya regulasi ini membagi wilayah Jakarta menjadi area-area seperti area pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara ideal, badan usaha tak akan dapat memperoleh Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Harus SKDP penting untuk mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tak memiliki biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk domisili bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang berkeinginan tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan ketika Anda mengaplikasikan Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal prasyarat alamat di tempat yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena sering kali ada perbedaan prasyarat antara satu daerah dengan yang lain. Selain, sekiranya alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda bisa menggunakan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara seandainya di Depok Anda semestinya menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai prasyarat tambahan, misalnya di Depok dan Bogor.
3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terbaru Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya nilai-nilai berikut semestinya dipandang:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa pun, selain ditutup dan dilarang oleh undang-undang.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menetapkan ragam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya spesifik dan sejajar dengan KBLI terupdate. Kategori Anda berharap melaksanakan perdagangan biasa, Anda perlu menetapkan komoditas apa yang berharap Anda jual, semisal untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pertanda Standar Bidang Usaha Indonesia) yaitu kelompok kesibukan atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi berhubungan untuk mengamati kode bidang usaha yang akan menentukan tipe izin usaha yang cocok. Untuk bisnis perdagangan awam, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Peraturan pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) macam KBLI yang masih diterapkan merupakan KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Aturan Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Pedoman Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 merujuk pada Regulasi Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Petunjuk Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 adalah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, setiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, terutama UKM, dalam menetapkan bidang usaha.
Anda tidak perlu kebingungan perihal ini. Daerah tiap-tiap Pemerintah Tempat telah membuat kode KBLI simpel yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda bisa memperhatikan Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 jika bisnis Anda cuma memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS jika Anda mengalami kesulitan dalam memutuskan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.
4. Syarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT sering kali menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang lantas ke kantor BPJS tidak dapat dipecahkan pada hari yang sama. Jika BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian daerah, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus SKDP. Golongan Anda mengamati poin 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk menerima dokumen keaslian bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Undang-undang pendirian PT;
Menurut persetujuan badan undang-undang dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pengaturan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akibatnya Anda dapat mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan undang-undang baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan patut telah dalam wujud terupdate format 2015. Ciri khas dari bentuk terkini ini adalah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi harus sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT patut tak mempunyai tunggakan pajak. Kategori ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan mesti lebih-lebih dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan lazim, maka izin usaha ialah Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang mau mendirikan PT di Jakarta, kini dapat menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tak dapat beriringan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama ketika mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS mengaplikasikan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam menggunakan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini bisa dicontoh oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.