Syarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membikin PT Baru Pendirian PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Cara Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Seharusnya Anda Kenal
Sejak permulaan 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak profesi dan mensupport ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah merupakan untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terupdate yang harus Anda ketahui bila Anda ingin mengawali atau memaksimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yaitu Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini kerap kali menjadi kendala bagi mereka yang berkeinginan mendirikan PT melainkan modal biasa-awam saja. Meski mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan undang-undang dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan tata tertib baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Aturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tetapi, syarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan syarat lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di tautan berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Aturan Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Detil Hukum Ruang dan Tertib Zonasi. Adanya regulasi ini membagi kawasan Jakarta menjadi zona-area seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara ideal, badan usaha tak akan dapat mendapatkan Domisili Domisili Perusahaan (SKDP). Patut SKDP penting untuk menerima dokumen orisinilitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang sesuai untuk domisili bisnis. Oleh sebab itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi opsi yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan dikala Anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yaitu perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal syarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena sering kali ada perbedaan syarat antara satu daerah dengan yang lain. Kecuali, apabila domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda dapat menggunakan rumah itu sampai batas tertentu. Sementara kalau di Depok Anda semestinya memakai bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, semisal di Depok dan Bogor.
3. Menurut Sektor Bisnis Terkini KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam memutuskan bidang usaha, setidaknya nilai-nilai berikut mesti diamati:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa malah, kecuali ditutup dan dilarang oleh undang-undang.
Bidang bisnis yang Anda pilih harus dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memutuskan jenis lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih harus spesifik dan sejajar dengan KBLI terupdate. Golongan Anda ingin melakukan perdagangan biasa, Anda perlu mempertimbangkan komoditi apa yang mau Anda jual, misalnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu memandang kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan terkait erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Tanda Standar Bidang Usaha Indonesia) adalah kategori kesibukan atau aktivitas ekonomi yang menjadi acuan bagi instansi terkait untuk memperhatikan kode bidang usaha yang akan mempertimbangkan tipe izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Undang-undang pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih diaplikasikan yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Regulasi Kepala Badan Kategori Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Petunjuk Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 mengacu pada Regulasi Biro Kelompok Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Pertanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 ialah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, setiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, lebih-lebih UKM, dalam menentukan bidang usaha.
Anda tidak perlu kebingungan seputar ini. Daerah tiap-tiap Pemerintah Daerah sudah membikin kode KBLI simpel yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda dapat mengamati Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda hanya membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS bila Anda mengalami kesusahan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.
4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT acap kali menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tak bisa dituntaskan pada hari yang sama. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian tempat, seperti Jakarta, keberadaan sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus SKDP. Kelompok Anda melihat skor 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk menerima dokumen legalitas bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Hukum pendirian PT;
Menurut persetujuan badan undang-undang dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pengaturan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan alhasil Anda bisa mengambil akta Selain BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP institusi saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan tata tertib baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan harus telah dalam wujud terkini bentuk 2015. Ciri khas dari bentuk terupdate ini ialah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi wajib sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT seharusnya tak memiliki tunggakan pajak. Kategori ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan patut terpenting dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan biasa, maka izin usaha merupakan Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT di Jakarta, kini dapat menggunakan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak dapat beriringan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS mengaplikasikan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam menggunakan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
