Syarat Pembuatan Akta PT

[pgp_title}
Prasyarat Mendirikan PT 2018 Syarat Membuat PT Baru Pengesahan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Metode Membuat PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Sepatutnya Anda Ketahui
Sejak permulaan 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan skor tambah karena membuka lebih banyak profesi dan mendorong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah ialah untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menerangkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terbaru yang sepatutnya Anda kenal kalau Anda berkeinginan memulai atau mengembangkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yaitu Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini acap kali menjadi kendala bagi mereka yang berkeinginan mendirikan PT namun modal awam-umum saja. Padahal mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan peraturan bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Aturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tetapi, syarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan syarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.

2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Agenda Rinci Peraturan Ruang dan Aturan Zonasi. Adanya aturan ini membagi wilayah Jakarta menjadi zona-zona seperti zona pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tidak akan dapat memperoleh Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Semestinya SKDP penting untuk menerima dokumen keabsahan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tak memiliki biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk domisili bisnis. Oleh sebab itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan saat Anda mengaplikasikan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengetahui prasyarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena tak jarang ada perbedaan prasyarat antara satu tempat dengan yang lain. Kecuali, jikalau domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa memakai rumah itu hingga batas tertentu. Sementara seandainya di Depok Anda sepatutnya mengaplikasikan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.

3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terbaru Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya poin-nilai berikut sepatutnya diperhatikan:

Anda dapat memilih bidang bisnis apa bahkan, selain ditutup dan dilarang oleh tata tertib.
Bidang bisnis yang Anda pilih harus dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memastikan variasi lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya spesifik dan paralel dengan KBLI terkini. Klasifikasi Anda mau melakukan perdagangan biasa, Anda perlu mempertimbangkan komoditi apa yang berkeinginan Anda jual, seumpama untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu mengamati kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan terkait erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Tanda Standar Bidang Usaha Indonesia) ialah klasifikasi kesibukan atau aktivitas ekonomi yang menjadi acuan bagi instansi berkaitan untuk mengamati kode bidang usaha yang akan menentukan tipe izin usaha yang layak. Untuk bisnis perdagangan awam, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Hukum pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih diterapkan merupakan KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Hukum Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Petunjuk Standar Bisnis Indonesia, sedangkan KBLI 2015 merujuk pada Hukum Biro Kelompok Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Petunjuk Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan memandang pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Kecuali analitik PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, setiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terutamanya UKM, dalam memutuskan bidang usaha.

Anda tak perlu keder tentang ini. Tempat setiap Pemerintah Daerah sudah membuat kode KBLI sederhana yang bisa diterapkan sebagai referensi dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda bisa memperhatikan Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 sekiranya bisnis Anda hanya memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS jika Anda mengalami kesulitan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan cocok dengan KBLI.

4. Syarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan sederhana, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT sering kali menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak bisa diatasi pada hari yang sama. Seandainya BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa tempat, seperti Jakarta, keberadaan akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk bisa mengurus SKDP. Kategori Anda memandang skor 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk menerima dokumen legalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Regulasi pendirian PT;

Berdasarkan persetujuan badan hukum dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pembatasan surel jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan walhasil Anda dapat mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP institusi saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan aturan baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan mesti telah dalam wujud terkini wujud 2015. Ciri khas dari bentuk terupdate ini merupakan nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi semestinya sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT semestinya tidak mempunyai tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan patut lebih-lebih dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan umum, karenanya izin usaha ialah Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berharap mendirikan PT di Jakarta, sekarang bisa memakai layanan untuk menerima SIUP dan TDP secara online dan simultan. Namun, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama ketika mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS menggunakan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam memakai fitur ini. Semoga fitur layanan online ini bisa dicontoh oleh daerah lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.

Comments are closed.