[pgp_title}

Syarat Mendirikan Sebuah PT

[pgp_title}
Syarat Mendirikan PT 2018 Syarat Membikin PT Baru Pendirian PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Persyaratan Pendirian CV Sistem Membikin PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terupdate Yang Semestinya Anda Ketahui
Sejak awal 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan poin tambah karena membuka lebih banyak pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah yakni untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketentuan pendirian PT terbaru yang seharusnya Anda ketahui bila Anda mau mengawali atau mengoptimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seputar Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yakni Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Syarat ini kerap kali menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT melainkan modal umum-lazim saja. Meski mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan regulasi dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Tertib Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tapi, prasyarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di link berikut.

2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tertib Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Agenda Rinci Peraturan Ruang dan Tata Zonasi. Adanya undang-undang ini membagi wilayah Jakarta menjadi area-zona seperti area pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara ideal, badan usaha tidak akan dapat memperoleh Domisili Domisili Perusahaan (SKDP). Sepatutnya SKDP penting untuk menerima dokumen keabsahan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pedoman Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tidak mempunyai tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang cocok untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan saat Anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengetahui prasyarat domisili di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena acap kali ada perbedaan prasyarat antara satu tempat dengan yang lain. Kecuali, bila alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda dapat menggunakan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara kalau di Depok Anda mesti mengaplikasikan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, semisal di Depok dan Bogor.

3. Menurut Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terbaru Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya skor-skor berikut patut dipandang:

Anda bisa memilih bidang bisnis apa malah, selain ditutup dan dilarang oleh aturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menentukan macam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut spesifik dan sejalan dengan KBLI terkini. Klasifikasi Anda ingin mengerjakan perdagangan awam, Anda perlu mempertimbangkan komoditi apa yang ingin Anda jual, misalnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu memandang kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pedoman Standar Bidang Usaha Indonesia) merupakan kategori kegiatan atau kesibukan ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi berkaitan untuk memperhatikan kode bidang usaha yang akan mempertimbangkan variasi izin usaha yang cocok. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Peraturan pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) variasi KBLI yang masih digunakan yakni KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Hukum Kepala Badan Kelompok Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Tanda Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 merujuk pada Peraturan Biro Kategori Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Petunjuk Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 ialah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Kecuali analisis PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, terutama UKM, dalam mempertimbangkan bidang usaha.

Anda tak perlu keder perihal ini. Daerah tiap Pemerintah Daerah sudah membuat kode KBLI simpel yang bisa diterapkan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda dapat melihat Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 sekiranya bisnis Anda hanya memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS seandainya Anda mengalami kesulitan dalam menentukan bidang bisnis yang Anda inginkan pantas dengan KBLI.

4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan sederhana, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT acap kali menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak bisa diselesaikan pada hari yang sama. Apabila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian tempat, seperti Jakarta, keberadaan sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu prasyarat untuk bisa mengurus SKDP. Kelompok Anda memperhatikan nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk menerima dokumen kesahihan bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Regulasi pendirian PT;

Menurut persetujuan badan aturan dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pembatasan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan alhasil Anda bisa mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan regulasi baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan harus sudah dalam format terkini bentuk 2015. Ciri khas dari wujud terbaru ini merupakan nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berhubungan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi mesti sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT seharusnya tidak mempunyai tunggakan pajak. Golongan ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan seharusnya terutama dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, karenanya izin usaha merupakan Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang ingin mendirikan PT di Jakarta, sekarang bisa mengaplikasikan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tidak bisa beriringan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, dikala mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS mengaplikasikan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam menggunakan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat ditiru oleh daerah lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.