[pgp_title}

Syarat Mendirikan PT Terbuka

[pgp_title}
Prasyarat Mendirikan PT 2018 Syarat Membikin PT Baru Pembuatan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pengesahan PT Prosedur Mendirikan PT Persyaratan Pendirian CV Sistem Membuat PT Sendiri

Prosedur dan Ketetapan Pendirian PT Terkini Yang Patut Anda Ketahui
Sejak permulaan 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih benar-benar kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah sebab membuka lebih banyak pekerjaan dan menyokong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah yaitu untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketetapan pendirian PT terbaru yang wajib Anda ketahui seandainya Anda berkeinginan memulai atau mengoptimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT ialah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini kerap kali menjadi kendala bagi mereka yang berkeinginan mendirikan PT tapi modal awam-biasa saja. Padahal mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan undang-undang bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Regulasi Pemerintah No. 29 tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tapi, prasyarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.

2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang berharap mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Tata Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Agenda Terperinci Tertib Ruang dan Peraturan Zonasi. Adanya tata tertib ini membagi wilayah Jakarta menjadi zona-zona seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tidak akan dapat mendapatkan Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Seharusnya SKDP penting untuk mendapatkan dokumen orisinilitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Tanda Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tidak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan saat Anda memakai Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengenal persyaratan domisili di tempat yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab kerap ada perbedaan syarat antara satu daerah dengan yang lain. Selain, jika domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda dapat mengaplikasikan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara sekiranya di Depok Anda seharusnya menggunakan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sebagai daerah usaha, bukan rumah. Selain itu, tidak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, misalnya di Depok dan Bogor.

3. Menurut Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam memutuskan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut seharusnya diamati:

Anda bisa memilih bidang bisnis apa malah, kecuali ditutup dan dilarang oleh tata tertib.
Bidang bisnis yang Anda pilih seharusnya dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan mempertimbangkan ragam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti spesifik dan searah dengan KBLI terkini. Golongan Anda mau menjalankan perdagangan umum, Anda perlu menetapkan komoditi apa yang berkeinginan Anda jual, misalnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pertanda Standar Bidang Usaha Indonesia) adalah kategori kesibukan atau kegiatan ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi berkaitan untuk memperhatikan kode bidang usaha yang akan mempertimbangkan variasi izin usaha yang cocok. Untuk bisnis perdagangan biasa, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Peraturan pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih digunakan yakni KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Undang-undang Kepala Badan Golongan Statistik Nomor 57 Tahun 2009 seputar Pedoman Standar Bisnis Indonesia, padahal KBLI 2015 mengacu pada Regulasi Biro Kelompok Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 adalah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Selain analitik PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, setiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, terutama UKM, dalam mempertimbangkan bidang usaha.

Anda tak perlu kebingungan seputar ini. Daerah setiap Pemerintah Tempat telah membikin kode KBLI sederhana yang dapat diaplikasikan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda dapat mengamati Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 jika bisnis Anda cuma memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS sekiranya Anda mengalami kesusahan dalam mempertimbangkan bidang bisnis yang Anda inginkan cocok dengan KBLI.

4. Syarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT kerap kali menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tidak bisa dituntaskan pada hari yang sama. Seandainya BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian tempat, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mengurus SKDP. Klasifikasi Anda memandang poin 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Tertib pendirian PT;

Menurut persetujuan badan hukum dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan pembatasan email jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya Anda bisa mengambil sertifikat Selain BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan regulasi baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan mesti sudah dalam bentuk terupdate format 2015. Ciri khas dari bentuk terupdate ini yakni nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi wajib sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT wajib tak mempunyai tunggakan pajak. Kategori ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan semestinya terutamanya dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, maka izin usaha yakni Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang ingin mendirikan PT di Jakarta, kini bisa memakai layanan untuk menerima SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekalian.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak dapat berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama dikala mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS mengaplikasikan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam menggunakan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini bisa ditiru oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.