[pgp_title}

Syarat Mendirikan PT (Perseroan Terbatas)

[pgp_title}
Syarat Mendirikan PT 2018 Persyaratan Membikin PT Baru Pembuatan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Persyaratan Pendirian CV Sistem Membuat PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terupdate Yang Seharusnya Anda Ketahui
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat kecil diperbandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah sebab membuka lebih banyak pekerjaan dan menunjang ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah merupakan untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang patut Anda kenal seandainya Anda ingin mengawali atau mengembangkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seputar Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT adalah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Syarat ini sering kali menjadi kendala bagi mereka yang berkeinginan mendirikan PT tapi modal umum-lazim saja. Walaupun mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang memiliki badan hukum dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan tata tertib baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Tata Pemerintah No. 29 tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tetapi, syarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang modal dan kemudahan syarat lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di link berikut.

2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang berkeinginan mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Tertib Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Rencana Detail Undang-undang Ruang dan Peraturan Zonasi. Adanya tata tertib ini membagi wilayah Jakarta menjadi area-area seperti area pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tak akan dapat mendapatkan Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Wajib SKDP penting untuk menerima dokumen legalitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk domisili bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan ketika Anda menerapkan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya merupakan perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengenal persyaratan alamat di tempat yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena kerap kali ada perbedaan syarat antara satu tempat dengan yang lain. Selain, apabila domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda bisa menerapkan rumah itu sampai batas tertentu. Sementara seandainya di Depok Anda harus menggunakan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Selain itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, seumpama di Depok dan Bogor.

3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terbaru Tahun 2015
Dalam mempertimbangkan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut sepatutnya dipandang:

Anda dapat memilih bidang bisnis apa pun, selain ditutup dan dilarang oleh hukum.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memastikan jenis lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut spesifik dan searah dengan KBLI terkini. Kategori Anda ingin menjalankan perdagangan umum, Anda perlu mempertimbangkan komoditas apa yang berkeinginan Anda jual, umpamanya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu mengamati kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan terkait erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Tanda Standar Bidang Usaha Indonesia) merupakan kelompok kesibukan atau aktivitas ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk mengamati kode bidang usaha yang akan mempertimbangkan tipe izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan lazim, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Tertib pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) macam KBLI yang masih diaplikasikan merupakan KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Tata Kepala Badan Kelompok Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Bisnis Indonesia, padahal KBLI 2015 mengacu pada Aturan Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 adalah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Selain analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, khususnya UKM, dalam memastikan bidang usaha.

Anda tak perlu keder perihal ini. Tempat setiap Pemerintah Tempat sudah membikin kode KBLI simpel yang bisa diterapkan sebagai referensi dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda dapat memperhatikan Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 jika bisnis Anda hanya memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS seandainya Anda mengalami kesusahan dalam memutuskan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.

4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT kerap menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tak dapat dituntaskan pada hari yang sama. Seandainya BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa tempat, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus SKDP. Kategori Anda memandang poin 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk mendapatkan dokumen originalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Tata pendirian PT;

Berdasarkan persetujuan badan hukum dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pengaturan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya Anda bisa mengambil akta Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan hukum baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan wajib sudah dalam wujud terupdate bentuk 2015. Ciri khas dari format terupdate ini ialah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berhubungan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi harus sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT harus tak mempunyai tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan patut secara khusus dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, karenanya izin usaha yakni Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang ingin mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Namun, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak bisa bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama ketika mengajukan SIUP secara online. Kedua, dikala mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS memakai fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam menggunakan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat dicontoh oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.