[pgp_title}

Syarat Mendirikan PT Kontraktor

[pgp_title}
Syarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membikin PT Baru Pendirian PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Syarat Pendirian CV Cara Membikin PT Sendiri

Prosedur dan Ketetapan Pendirian PT Terupdate Yang Mesti Anda Kenal
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat kecil diperbandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan poin tambah sebab membuka lebih banyak pekerjaan dan menunjang ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah ialah untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketetapan pendirian PT terkini yang semestinya Anda kenal bila Anda mau mengawali atau mengoptimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT merupakan Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Syarat ini sering kali menjadi kendala bagi mereka yang mau mendirikan PT tapi modal lazim-biasa saja. Meskipun mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan hukum dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan hukum baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Pemerintah No. 29 tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Namun, syarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut seputar modal dan kemudahan syarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di link berikut.

2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang berharap mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tata Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Rinci Tertib Ruang dan Tata Zonasi. Adanya aturan ini membagi kawasan Jakarta menjadi area-area seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tidak akan bisa mendapatkan Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Harus SKDP penting untuk mendapatkan dokumen keaslian bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pedoman Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang cocok untuk domisili bisnis. Oleh karena itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi opsi yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang berharap tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan ketika Anda menggunakan Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya ialah perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengenal persyaratan domisili di tempat yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab kerap kali ada perbedaan persyaratan antara satu daerah dengan yang lain. Selain, kalau alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda dapat menggunakan rumah itu sampai batas tertentu. Sementara bila di Depok Anda seharusnya mengaplikasikan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai daerah usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, semisal di Depok dan Bogor.

3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam mempertimbangkan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut sepatutnya diamati:

Anda dapat memilih bidang bisnis apa malahan, kecuali ditutup dan dilarang oleh tata tertib.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memutuskan tipe lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih harus spesifik dan sejalan dengan KBLI terbaru. Klasifikasi Anda mau melaksanakan perdagangan lazim, Anda perlu memastikan komoditi apa yang berkeinginan Anda jual, misalnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berkaitan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) yakni kelompok kegiatan atau aktivitas ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi berhubungan untuk memandang kode bidang usaha yang akan menentukan variasi izin usaha yang cocok. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Hukum pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) ragam KBLI yang masih dipakai adalah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Undang-undang Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 seputar Petunjuk Standar Bisnis Indonesia, meski KBLI 2015 mengacu pada Aturan Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Pertanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 yakni pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Selain analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, lebih-lebih UKM, dalam memastikan bidang usaha.

Anda tak perlu keder perihal ini. Tempat tiap Pemerintah Tempat telah membuat kode KBLI sederhana yang bisa digunakan sebagai referensi dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda dapat memandang Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 seandainya bisnis Anda hanya membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS seandainya Anda mengalami kesusahan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.

4. Prasyarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan sederhana, syarat BPJS untuk mendirikan PT kerap menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak dapat dipecahkan pada hari yang sama. Bila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa daerah, seperti Jakarta, keberadaan akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu prasyarat untuk bisa mengurus SKDP. Klasifikasi Anda memandang nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk menerima dokumen keaslian bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Tata pendirian PT;

Berdasarkan persetujuan badan undang-undang dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pengaturan e-mail jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan hasilnya Anda dapat mengambil akta Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP institusi dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan regulasi baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan patut telah dalam wujud terupdate bentuk 2015. Ciri khas dari format terupdate ini merupakan nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berhubungan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi sepatutnya sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT semestinya tidak mempunyai tunggakan pajak. Golongan ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan wajib khususnya dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan lazim, karenanya izin usaha ialah Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang ingin mendirikan PT di Jakarta, kini dapat menggunakan layanan untuk menerima SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tidak dapat berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama ketika mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS mengaplikasikan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam menerapkan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat dicontoh oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.