[pgp_title}

Syarat Mendirikan PT Di Indonesia

[pgp_title}
Syarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membuat PT Baru Pengesahan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pengesahan PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Sistem Membuat PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Harus Anda Kenal
Sejak awal 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih benar-benar kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan poin tambah karena membuka lebih banyak profesi dan mensupport ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang harus Anda ketahui jikalau Anda mau mengawali atau memaksimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yaitu Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini acap kali menjadi kendala bagi mereka yang berharap mendirikan PT melainkan modal umum-awam saja. Sedangkan mereka paham bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan hukum bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Hukum Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tetapi, syarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan syarat lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di tautan berikut.

2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang berkeinginan mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tertib Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Rencana Terperinci Tata Ruang dan Tertib Zonasi. Adanya hukum ini membagi wilayah Jakarta menjadi area-area seperti zona pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara ideal, badan usaha tak akan bisa memperoleh Domisili Domisili Perusahaan (SKDP). Mesti SKDP penting untuk menerima dokumen orisinilitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pedoman Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk alamat bisnis. Oleh sebab itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi opsi yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan ketika Anda menerapkan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya merupakan perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengenal syarat domisili di tempat yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena acap kali ada perbedaan syarat antara satu tempat dengan yang lain. Selain, kalau domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda dapat mengaplikasikan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara jika di Depok Anda seharusnya memakai bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, misalnya di Depok dan Bogor.

3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya skor-skor berikut sepatutnya dipandang:

Anda dapat memilih bidang bisnis apa malah, selain ditutup dan dilarang oleh undang-undang.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memastikan macam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih wajib spesifik dan sejajar dengan KBLI terupdate. Golongan Anda berkeinginan melaksanakan perdagangan awam, Anda perlu memutuskan komoditas apa yang berharap Anda jual, seumpama untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pertanda Standar Bidang Usaha Indonesia) yakni kategori aktivitas atau aktivitas ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi berkaitan untuk memperhatikan kode bidang usaha yang akan memastikan variasi izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan lazim, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Peraturan pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih diaplikasikan merupakan KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kelompok Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Pedoman Standar Bisnis Indonesia, walaupun KBLI 2015 mengacu pada Regulasi Biro Kelompok Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Kecuali analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, secara khusus UKM, dalam mempertimbangkan bidang usaha.

Anda tak perlu bingung tentang ini. Daerah setiap Pemerintah Daerah telah membuat kode KBLI sederhana yang bisa diterapkan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda bisa melihat Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda cuma memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS sekiranya Anda mengalami kesulitan dalam menentukan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.

4. Prasyarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan simpel, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT tak jarang menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tidak dapat dipecahkan pada hari yang sama. Jika BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa daerah, seperti Jakarta, eksistensi akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk bisa mengurus SKDP. Kelompok Anda melihat skor 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk menerima dokumen legalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Hukum pendirian PT;

Berdasarkan persetujuan badan tata tertib dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima penguasaan surel jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan hasilnya Anda dapat mengambil akta Selain BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP institusi dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan peraturan baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan harus telah dalam bentuk terbaru format 2015. Ciri khas dari format terkini ini ialah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi patut sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT sepatutnya tidak mempunyai tunggakan pajak. Kategori ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan wajib secara khusus dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan umum, karenanya izin usaha ialah Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT di Jakarta, sekarang bisa menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Namun, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekalian.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak bisa bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, dikala mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS memakai fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam mengaplikasikan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh tempat lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.