Syarat Mendirikan PT 2018 Persyaratan Membuat PT Baru Pembuatan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Persyaratan Pendirian CV Cara Membuat PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terkini Yang Semestinya Anda Ketahui
Sejak permulaan 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih amat kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan poin tambah sebab membuka lebih banyak profesi dan mensupport ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menerangkan prosedur dan ketetapan pendirian PT terkini yang harus Anda ketahui jika Anda berharap mengawali atau memaksimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seputar Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT adalah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini sering menjadi kendala bagi mereka yang berharap mendirikan PT tapi modal umum-lazim saja. Meskipun mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang memiliki badan tata tertib dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan tata tertib baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Regulasi Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tetapi, prasyarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang mau mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tertib Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 perihal Rencana Detil Tata Ruang dan Undang-undang Zonasi. Adanya undang-undang ini membagi wilayah Jakarta menjadi zona-area seperti area pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tidak akan dapat memperoleh Alamat Domisili Perusahaan (SKDP). Semestinya SKDP penting untuk menerima dokumen kesahihan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Tanda Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak mempunyai tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk alamat bisnis. Oleh sebab itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan dikala Anda memakai Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya merupakan perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengetahui syarat alamat di tempat yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena kerap kali ada perbedaan prasyarat antara satu daerah dengan yang lain. Kecuali, bila domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda bisa memakai rumah itu sampai batas tertentu. Sementara sekiranya di Depok Anda wajib menggunakan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai prasyarat tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.
3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya nilai-poin berikut harus diperhatikan:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa bahkan, selain ditutup dan dilarang oleh peraturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan mempertimbangkan tipe lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut spesifik dan sejajar dengan KBLI terupdate. Klasifikasi Anda mau menjalankan perdagangan awam, Anda perlu memastikan komoditas apa yang mau Anda jual, seumpama untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berkaitan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pertanda Standar Bidang Usaha Indonesia) adalah kelompok kegiatan atau kegiatan ekonomi yang menjadi acuan bagi instansi berhubungan untuk memandang kode bidang usaha yang akan mempertimbangkan tipe izin usaha yang sesuai. Untuk bisnis perdagangan awam, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Tata pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) macam KBLI yang masih dipakai yakni KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Aturan Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Petunjuk Standar Bisnis Indonesia, meskipun KBLI 2015 merujuk pada Regulasi Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Tanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan memperhatikan pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Selain analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, khususnya UKM, dalam menetapkan bidang usaha.
Anda tak perlu kebingungan tentang ini. Tempat tiap Pemerintah Daerah sudah membikin kode KBLI simpel yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda dapat mengamati Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda cuma memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS jika Anda mengalami kesulitan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.
4. Syarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan sederhana, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT tak jarang menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak dapat dipecahkan pada hari yang sama. Seandainya BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa daerah, seperti Jakarta, keberadaan akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu prasyarat untuk bisa mengurus SKDP. Kategori Anda mengamati skor 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk mendapatkan dokumen keabsahan bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Hukum pendirian PT;
Berdasarkan persetujuan badan hukum dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan penguasaan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan alhasil Anda dapat mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan tata tertib baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan sepatutnya sudah dalam format terkini wujud 2015. Ciri khas dari format terupdate ini merupakan nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi wajib sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT sepatutnya tidak memiliki tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan patut terlebih dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan lazim, maka izin usaha yakni Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT di Jakarta, kini bisa memakai layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat beriringan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS menggunakan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam mengaplikasikan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat dicontoh oleh daerah lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.
