[pgp_title}

Syarat Membuat PT Kontraktor

[pgp_title}
Prasyarat Mendirikan PT 2018 Syarat Membuat PT Baru Pembuatan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pengesahan PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Cara Membuat PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terkini Yang Patut Anda Kenal
Semenjak awal 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih betul-betul kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak profesi dan menyokong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menerangkan prosedur dan ketetapan pendirian PT terbaru yang seharusnya Anda ketahui jikalau Anda berkeinginan memulai atau memaksimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yaitu Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini tak jarang menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT melainkan modal awam-biasa saja. Walaupun mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan regulasi dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Melainkan, persyaratan modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan syarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.

2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Tertib Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 perihal Rencana Mendetail Aturan Ruang dan Aturan Zonasi. Adanya regulasi ini membagi kawasan Jakarta menjadi area-zona seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tak akan dapat mendapat Alamat Alamat Perusahaan (SKDP). Seharusnya SKDP penting untuk menerima dokumen orisinilitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tak mempunyai biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang mau tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan saat Anda memakai Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengenal prasyarat domisili di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena kerap ada perbedaan syarat antara satu tempat dengan yang lain. Selain, seandainya alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda bisa mengaplikasikan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara seandainya di Depok Anda sepatutnya menggunakan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai daerah usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.

3. Menurut Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam mempertimbangkan bidang usaha, setidaknya skor-nilai berikut seharusnya dilihat:

Anda bisa memilih bidang bisnis apa malah, selain ditutup dan dilarang oleh regulasi.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menetapkan ragam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih seharusnya spesifik dan paralel dengan KBLI terbaru. Kelompok Anda mau mengerjakan perdagangan biasa, Anda perlu memastikan komoditi apa yang mau Anda jual, semisal untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berkaitan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Tanda Standar Bidang Usaha Indonesia) adalah klasifikasi aktivitas atau aktivitas ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi terkait untuk mengamati kode bidang usaha yang akan memutuskan jenis izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan biasa, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Tata pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih diaplikasikan ialah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Undang-undang Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Petunjuk Standar Bisnis Indonesia, sedangkan KBLI 2015 merujuk pada Hukum Biro Golongan Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Petunjuk Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 yakni pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan memperhatikan pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Selain analitik PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, khususnya UKM, dalam menentukan bidang usaha.

Anda tak perlu linglung perihal ini. Daerah tiap Pemerintah Tempat telah membuat kode KBLI sederhana yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda bisa mengamati Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 apabila bisnis Anda cuma membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS seandainya Anda mengalami kesusahan dalam memastikan bidang bisnis yang Anda inginkan cocok dengan KBLI.

4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan sederhana, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT acap kali menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tidak bisa diselesaikan pada hari yang sama. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa daerah, seperti Jakarta, keberadaan akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk dapat mengurus SKDP. Klasifikasi Anda melihat nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk menerima dokumen legalitas bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Tata pendirian PT;

Berdasarkan persetujuan badan tata tertib dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan pengendalian e-mail jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan hasilnya Anda dapat mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP institusi saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan aturan baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan semestinya sudah dalam format terbaru bentuk 2015. Ciri khas dari bentuk terupdate ini yaitu nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi sepatutnya sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT semestinya tak memiliki tunggakan pajak. Kelompok ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan harus lebih-lebih dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa ideal waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, karenanya izin usaha adalah Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berharap mendirikan PT di Jakarta, sekarang bisa menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tetapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekalian.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak bisa bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS memakai fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam mengaplikasikan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat dicontoh oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.