Persyaratan Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membuat PT Baru Pembuatan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Persyaratan Pendirian CV Metode Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terupdate Yang Seharusnya Anda Ketahui
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah sebab membuka lebih banyak profesi dan mensupport ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah yaitu untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menerangkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terupdate yang wajib Anda kenal seandainya Anda berharap memulai atau mengoptimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yaitu Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini acap kali menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT tapi modal lazim-awam saja. Meski mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan aturan dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan tata tertib baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Aturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tapi, persyaratan modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang berkeinginan mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Hukum Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 perihal Agenda Detil Undang-undang Ruang dan Tata Zonasi. Adanya aturan ini membagi kawasan Jakarta menjadi area-area seperti zona pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tak akan bisa mendapatkan Domisili Domisili Perusahaan (SKDP). Sepatutnya SKDP penting untuk mendapatkan dokumen orisinilitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Tanda Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tak mempunyai biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi opsi yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang berharap tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan saat Anda memakai Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya adalah perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal syarat domisili di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena kerap kali ada perbedaan persyaratan antara satu tempat dengan yang lain. Selain, jika domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda bisa menerapkan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara sekiranya di Depok Anda wajib memakai bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Selain itu, tak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.
3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam menetapkan bidang usaha, setidaknya skor-nilai berikut wajib dilihat:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa pun, kecuali ditutup dan dilarang oleh regulasi.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memastikan jenis lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih seharusnya spesifik dan sejalan dengan KBLI terbaru. Kategori Anda ingin menjalankan perdagangan biasa, Anda perlu memutuskan komoditas apa yang ingin Anda jual, umpamanya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu mengamati kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berkaitan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pertanda Standar Bidang Usaha Indonesia) yaitu klasifikasi kegiatan atau kesibukan ekonomi yang menjadi acuan bagi instansi terkait untuk memperhatikan kode bidang usaha yang akan memastikan variasi izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan biasa, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Hukum pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih dipakai adalah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Tertib Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 seputar Petunjuk Standar Bisnis Indonesia, sedangkan KBLI 2015 mengacu pada Tertib Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Pertanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan memandang pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Selain analisis PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, lebih-lebih UKM, dalam menentukan bidang usaha.
Anda tak perlu kebingungan perihal ini. Daerah setiap Pemerintah Tempat sudah membikin kode KBLI sederhana yang bisa digunakan sebagai referensi dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda dapat mengamati Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 seandainya bisnis Anda cuma membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS seandainya Anda mengalami kesulitan dalam menentukan bidang bisnis yang Anda inginkan layak dengan KBLI.
4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan sederhana, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT tak jarang menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tak bisa dituntaskan pada hari yang sama. Apabila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian tempat, seperti Jakarta, keberadaan akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk bisa mengurus SKDP. Golongan Anda memperhatikan poin 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk mendapatkan dokumen orisinilitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Tertib pendirian PT;
Berdasarkan persetujuan badan regulasi dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan penguasaan surel jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan alhasil Anda bisa mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan regulasi baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan seharusnya sudah dalam wujud terupdate format 2015. Ciri khas dari bentuk terkini ini yaitu nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi harus sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT harus tak memiliki tunggakan pajak. Kategori ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan harus khususnya dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa ideal waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berharap mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, karenanya izin usaha merupakan Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT di Jakarta, sekarang bisa menerapkan layanan untuk menerima SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekalian.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tidak bisa berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS menggunakan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam menerapkan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini bisa diikuti oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.