Persyaratan Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membuat PT Baru Pendirian PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Prasyarat Pendirian CV Metode Membuat PT Sendiri
Prosedur dan Ketetapan Pendirian PT Terupdate Yang Harus Anda Kenal
Sejak awal 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sungguh-sungguh kecil diperbandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah karena membuka lebih banyak pekerjaan dan mensupport ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah yaitu untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketentuan pendirian PT terupdate yang seharusnya Anda ketahui apabila Anda mau memulai atau mengoptimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seputar Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yakni Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini sering menjadi kendala bagi mereka yang berkeinginan mendirikan PT tapi modal lazim-umum saja. Meskipun mereka paham bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan regulasi dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Aturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Namun, syarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tata Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Mendetail Undang-undang Ruang dan Undang-undang Zonasi. Adanya tata tertib ini membagi wilayah Jakarta menjadi zona-area seperti zona pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tak akan bisa memperoleh Domisili Domisili Perusahaan (SKDP). Mesti SKDP penting untuk menerima dokumen keautentikan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pedoman Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang cocok untuk domisili bisnis. Oleh sebab itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi opsi yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang berkeinginan tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan ketika Anda memakai Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Pedoman Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal syarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena acap kali ada perbedaan persyaratan antara satu tempat dengan yang lain. Kecuali, seandainya alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa mengaplikasikan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara jika di Depok Anda seharusnya menggunakan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yakni sebagai tempat usaha, bukan rumah. Selain itu, tidak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai prasyarat tambahan, umpamanya di Depok dan Bogor.
3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terupdate KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam memutuskan bidang usaha, setidaknya nilai-skor berikut harus diperhatikan:
Anda bisa memilih bidang bisnis apa pun, kecuali ditutup dan dilarang oleh aturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memutuskan jenis lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih sepatutnya spesifik dan sejajar dengan KBLI terkini. Kelompok Anda berharap menjalankan perdagangan umum, Anda perlu memutuskan komoditas apa yang ingin Anda jual, umpamanya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berkaitan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pertanda Standar Bidang Usaha Indonesia) yakni kelompok kegiatan atau kesibukan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi berhubungan untuk memperhatikan kode bidang usaha yang akan memastikan ragam izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Undang-undang pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) variasi KBLI yang masih diterapkan ialah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Tertib Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pertanda Standar Bisnis Indonesia, sedangkan KBLI 2015 merujuk pada Undang-undang Biro Kategori Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analisis PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terutamanya UKM, dalam mempertimbangkan bidang usaha.
Anda tidak perlu keder tentang ini. Daerah tiap Pemerintah Tempat telah membikin kode KBLI sederhana yang bisa diaplikasikan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda bisa memandang Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda cuma membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS jikalau Anda mengalami kesusahan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan pantas dengan KBLI.
4. Syarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan sederhana, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT sering menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tidak bisa dituntaskan pada hari yang sama. Sekiranya BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian daerah, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk bisa mengurus SKDP. Klasifikasi Anda memperhatikan nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Regulasi pendirian PT;
Berdasarkan persetujuan badan regulasi dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pengaturan email jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan alhasil Anda dapat mengambil akta Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan undang-undang baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan sepatutnya telah dalam bentuk terupdate bentuk 2015. Ciri khas dari wujud terbaru ini merupakan nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi wajib sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT wajib tidak memiliki tunggakan pajak. Golongan ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan mesti terlebih dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang terlambat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa ideal waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berkeinginan mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan lazim, karenanya izin usaha adalah Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berharap mendirikan PT di Jakarta, sekarang bisa memakai layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tak dapat beriringan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama ketika mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS menerapkan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam menerapkan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini bisa ditiru oleh tempat lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.
