Prasyarat Mendirikan PT 2018 Syarat Membuat PT Baru Pembuatan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pembuatan PT Prosedur Mendirikan PT Persyaratan Pendirian CV Cara Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Harus Anda Kenal
Semenjak permulaan 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih benar-benar kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan skor tambah sebab membuka lebih banyak pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah yaitu untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketetapan pendirian PT terkini yang seharusnya Anda ketahui jikalau Anda ingin memulai atau memaksimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT merupakan Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Syarat ini acap kali menjadi kendala bagi mereka yang berharap mendirikan PT tetapi modal umum-biasa saja. Sedangkan mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan peraturan dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Melainkan, prasyarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.
2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Tata Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Terperinci Regulasi Ruang dan Aturan Zonasi. Adanya aturan ini membagi wilayah Jakarta menjadi area-zona seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tak akan dapat mendapatkan Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Mesti SKDP penting untuk mendapatkan dokumen keautentikan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Petunjuk Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pedoman Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk domisili bisnis. Oleh sebab itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan saat Anda menerapkan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya ialah perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengetahui syarat domisili di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab sering kali ada perbedaan persyaratan antara satu daerah dengan yang lain. Kecuali, apabila alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa menggunakan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara jika di Depok Anda harus menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yakni sebagai tempat usaha, bukan rumah. Selain itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.
3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya poin-skor berikut semestinya diamati:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa malah, kecuali ditutup dan dilarang oleh aturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan mempertimbangkan tipe lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti spesifik dan sejajar dengan KBLI terkini. Kelompok Anda berkeinginan menjalankan perdagangan awam, Anda perlu mempertimbangkan komoditas apa yang ingin Anda jual, umpamanya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berkaitan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) yaitu klasifikasi kesibukan atau aktivitas ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan mempertimbangkan tipe izin usaha yang layak. Untuk bisnis perdagangan awam, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Undang-undang pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih dipakai adalah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Regulasi Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Petunjuk Standar Bisnis Indonesia, meskipun KBLI 2015 merujuk pada Aturan Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 adalah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Selain analitik PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terpenting UKM, dalam memastikan bidang usaha.
Anda tidak perlu linglung seputar ini. Tempat setiap Pemerintah Tempat sudah membuat kode KBLI sederhana yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda bisa melihat Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 seandainya bisnis Anda hanya membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS apabila Anda mengalami kesusahan dalam menentukan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.
4. Prasyarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT kerap kali menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang lantas ke kantor BPJS tidak bisa diselesaikan pada hari yang sama. Jika BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa tempat, seperti Jakarta, keberadaan sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus SKDP. Klasifikasi Anda mengamati nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Peraturan pendirian PT;
Berdasarkan persetujuan badan regulasi dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima penguasaan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan alhasil Anda dapat mengambil akta Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan hukum baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan mesti sudah dalam bentuk terbaru wujud 2015. Ciri khas dari format terupdate ini yakni nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi semestinya sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT harus tidak memiliki tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan sepatutnya khususnya dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa ideal waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan umum, maka izin usaha ialah Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang ingin mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Namun, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak bisa berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS menggunakan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam mengaplikasikan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini bisa diikuti oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
