Prasyarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membuat PT Baru Pembuatan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pengesahan PT Prosedur Mendirikan PT Syarat Pendirian CV Metode Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Mesti Anda Kenal
Semenjak awal 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan poin tambah sebab membuka lebih banyak profesi dan menunjang ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menerangkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang seharusnya Anda kenal seandainya Anda mau mengawali atau mengoptimalkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT ialah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Prasyarat ini kerap menjadi kendala bagi mereka yang berharap mendirikan PT tapi modal umum-awam saja. Meski mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang memiliki badan tata tertib bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan hukum baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Tata Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Tapi, syarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di link berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang ingin mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Regulasi Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Agenda Rinci Tertib Ruang dan Undang-undang Zonasi. Adanya peraturan ini membagi kawasan Jakarta menjadi area-zona seperti area pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tak akan dapat memperoleh Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Harus SKDP penting untuk menerima dokumen keabsahan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Tanda Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak mempunyai tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang layak untuk domisili bisnis. Oleh karena itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang berharap tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan dikala Anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yaitu perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Pedoman Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal syarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab sering kali ada perbedaan syarat antara satu daerah dengan yang lain. Selain, jikalau domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa mengaplikasikan rumah itu sampai batas tertentu. Sementara bila di Depok Anda wajib menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai daerah usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.
3. Menurut Sektor Bisnis Terbaru KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam menetapkan bidang usaha, setidaknya skor-nilai berikut sepatutnya diperhatikan:
Anda dapat memilih bidang bisnis apa bahkan, kecuali ditutup dan dilarang oleh regulasi.
Bidang bisnis yang Anda pilih wajib dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menetapkan macam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih patut spesifik dan searah dengan KBLI terupdate. Golongan Anda berharap melaksanakan perdagangan biasa, Anda perlu memutuskan komoditas apa yang berkeinginan Anda jual, contohnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu memandang kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) yakni klasifikasi kegiatan atau kegiatan ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi berhubungan untuk melihat kode bidang usaha yang akan menetapkan ragam izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan lazim, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Hukum pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) variasi KBLI yang masih dipakai merupakan KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Regulasi Kepala Badan Golongan Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Pedoman Standar Bisnis Indonesia, padahal KBLI 2015 merujuk pada Hukum Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 perihal Pertanda Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 yaitu pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analitik PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, khususnya UKM, dalam menetapkan bidang usaha.
Anda tidak perlu kebingungan tentang ini. Daerah setiap Pemerintah Tempat telah membuat kode KBLI simpel yang bisa diterapkan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di daerah yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda dapat melihat Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda hanya membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS apabila Anda mengalami kesulitan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan pantas dengan KBLI.
4. Prasyarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan sederhana, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT kerap menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tak bisa diatasi pada hari yang sama. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di beberapa tempat, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus SKDP. Kategori Anda melihat nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk menerima dokumen legalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Tertib pendirian PT;
Menurut persetujuan badan regulasi dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima penguasaan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan walhasil Anda bisa mengambil sertifikat Selain BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan regulasi baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan sepatutnya sudah dalam bentuk terkini wujud 2015. Ciri khas dari format terupdate ini adalah nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur terkait yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi seharusnya sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT patut tidak mempunyai tunggakan pajak. Golongan ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan semestinya secara khusus dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, karenanya izin usaha yaitu Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang ingin mendirikan PT di Jakarta, kini dapat memakai layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak dapat bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama ketika mengajukan SIUP secara online. Kedua, dikala mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS menerapkan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam menerapkan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh daerah lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.
