Syarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membuat PT Baru Pengesahan PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Persyaratan Pendirian CV Cara Membikin PT Sendiri
Prosedur dan Ketetapan Pendirian PT Terkini Yang Sepatutnya Anda Kenal
Semenjak awal 2016, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur mengawali bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih benar-benar kecil dibandingi dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan nilai tambah sebab membuka lebih banyak pekerjaan dan mendukung ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah yaitu untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menerangkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang seharusnya Anda ketahui apabila Anda berkeinginan mengawali atau mengembangkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yakni Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Syarat ini acap kali menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT melainkan modal umum-biasa saja. Sedangkan mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan regulasi dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini diceritakan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Melainkan, prasyarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut seputar modal dan kemudahan syarat lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di tautan berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Beberapa pelanggan PT GHABS yang berharap mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Regulasi Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Rinci Peraturan Ruang dan Undang-undang Zonasi. Adanya undang-undang ini membagi kawasan Jakarta menjadi zona-zona seperti area pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tak akan bisa mendapat Alamat Domisili Perusahaan (SKDP). Seharusnya SKDP penting untuk mendapatkan dokumen keautentikan bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pedoman Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang sesuai untuk alamat bisnis. Oleh sebab itu, domisili bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan ketika Anda memakai Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal persyaratan alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena acap kali ada perbedaan syarat antara satu tempat dengan yang lain. Kecuali, bila alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa memakai rumah itu hingga batas tertentu. Sementara sekiranya di Depok Anda semestinya memakai bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan sebagai daerah usaha, bukan rumah. Selain itu, tak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, umpamanya di Depok dan Bogor.
3. Menurut Sektor Bisnis Terkini KBLI Terkini Tahun 2015
Dalam memastikan bidang usaha, setidaknya poin-skor berikut semestinya dilihat:
Anda bisa memilih bidang bisnis apa malah, kecuali ditutup dan dilarang oleh undang-undang.
Bidang bisnis yang Anda pilih wajib dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan mempertimbangkan macam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih sepatutnya spesifik dan paralel dengan KBLI terbaru. Kategori Anda berharap melaksanakan perdagangan biasa, Anda perlu mempertimbangkan komoditi apa yang mau Anda jual, contohnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu mengamati kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Petunjuk Standar Bidang Usaha Indonesia) ialah klasifikasi kesibukan atau aktivitas ekonomi yang menjadi referensi bagi instansi berhubungan untuk melihat kode bidang usaha yang akan menetapkan ragam izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan biasa, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Aturan pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih dipakai adalah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Regulasi Kepala Badan Klasifikasi Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Tanda Standar Bisnis Indonesia, sedangkan KBLI 2015 merujuk pada Peraturan Biro Golongan Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 ialah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analisis PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, setiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terlebih UKM, dalam memutuskan bidang usaha.
Anda tidak perlu kebingungan perihal ini. Daerah tiap Pemerintah Daerah sudah membikin kode KBLI sederhana yang bisa diaplikasikan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda bisa memandang Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 jikalau bisnis Anda hanya membutuhkan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS seandainya Anda mengalami kesusahan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan layak dengan KBLI.
4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan simpel, syarat BPJS untuk mendirikan PT sering kali menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama daripada penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang langsung ke kantor BPJS tidak bisa dituntaskan pada hari yang sama. Bila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian daerah, seperti Jakarta, eksistensi akta ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk bisa mengurus SKDP. Kelompok Anda mengamati skor 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk mendapatkan dokumen originalitas bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang komplit;
Aturan pendirian PT;
Berdasarkan persetujuan badan regulasi dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima pembatasan surel jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membuat kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akibatnya Anda dapat mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga saat ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan regulasi baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan mesti telah dalam bentuk terupdate format 2015. Ciri khas dari format terupdate ini yaitu nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi patut sama dengan domisili yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT patut tidak memiliki tunggakan pajak. Golongan ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan wajib secara khusus dahulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa pas waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berharap mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan biasa, karenanya izin usaha adalah Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berharap mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat menerapkan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tidak dapat bersamaan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, saat mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS memakai fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam memakai fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh daerah lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
