7 Syarat Pendirian PT

Persyaratan Mendirikan PT 2018Â?Persyaratan Membuat PT Baru Pendirian PT OnlineÂ?Biaya Pembuatan PT Di NotarisÂ?Tarif Pembuatan PTÂ?Prosedur Mendirikan PTÂ?Prasyarat Pendirian CVÂ?Sistem Membikin PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Sepatutnya Anda Ketahui
Sejak awal 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Kecuali jumlah pengusaha di Indonesia yang masih benar-benar kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan skor tambah karena membuka lebih banyak profesi dan menunjang ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah adalah untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami membeberkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terupdate yang patut Anda kenal bila Anda ingin mengawali atau memaksimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT yakni Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Syarat ini kerap kali menjadi kendala bagi mereka yang berharap mendirikan PT tapi modal awam-biasa saja. Walaupun mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan hukum dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Tata Pemerintah No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Melainkan, syarat modal ini hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan prasyarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di link berikut.

2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang berharap mendirikan PT di wilayah Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Undang-undang Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 perihal Rencana Detail Tata Ruang dan Aturan Zonasi. Adanya regulasi ini membagi kawasan Jakarta menjadi area-area seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tak akan dapat mendapatkan Alamat Domisili Perusahaan (SKDP). Wajib SKDP penting untuk menerima dokumen originalitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pertanda Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang sesuai untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat biaya bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan dikala Anda mengaplikasikan Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya adalah perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengenal persyaratan alamat di tempat yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab acap kali ada perbedaan persyaratan antara satu daerah dengan yang lain. Selain, apabila alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda dapat mengaplikasikan rumah itu hingga batas tertentu. Sementara jika di Depok Anda mesti menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tak jarang meminta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, umpamanya di Depok dan Bogor.

3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terbaru Tahun 2015
Dalam memastikan bidang usaha, setidaknya poin-nilai berikut seharusnya dilihat:

Anda dapat memilih bidang bisnis apa bahkan, selain ditutup dan dilarang oleh peraturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti dimasukkan dan tercantum dalam akta pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memutuskan tipe lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya spesifik dan paralel dengan KBLI terbaru. Golongan Anda mau mengerjakan perdagangan lazim, Anda perlu mempertimbangkan komoditi apa yang berkeinginan Anda jual, contohnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan hati-hati karena ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pedoman Standar Bidang Usaha Indonesia) ialah kategori kegiatan atau kegiatan ekonomi yang menjadi acuan bagi instansi berhubungan untuk mengamati kode bidang usaha yang akan menetapkan variasi izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan biasa, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Peraturan pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih diterapkan merupakan KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 mengacu pada Aturan Kepala Badan Kategori Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Pedoman Standar Bisnis Indonesia, meski KBLI 2015 merujuk pada Peraturan Biro Klasifikasi Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Pedoman Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan mengamati pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Selain analisis PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode disebutkan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 bisa diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk mempermudah para pelaku bisnis, lebih-lebih UKM, dalam memutuskan bidang usaha.

Anda tidak perlu linglung tentang ini. Daerah tiap-tiap Pemerintah Tempat sudah membikin kode KBLI simpel yang bisa digunakan sebagai acuan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda bisa mengamati Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 jika bisnis Anda cuma memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS kalau Anda mengalami kesusahan dalam mempertimbangkan bidang bisnis yang Anda inginkan sesuai dengan KBLI.

4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan simpel, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT tak jarang menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang lantas ke kantor BPJS tak bisa diatasi pada hari yang sama. Bila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian tempat, seperti Jakarta, keberadaan sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk bisa mengurus SKDP. Kelompok Anda memperhatikan nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan sulit untuk menerima dokumen keautentikan bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Hukum pendirian PT;

Berdasarkan persetujuan badan hukum dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang teregistrasi.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan pengaturan surat elektronik jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode sumbangan, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya Anda dapat mengambil akta Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan aturan baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan harus sudah dalam bentuk terkini wujud 2015. Ciri khas dari format terkini ini yakni nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi harus sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT sepatutnya tak mempunyai tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan patut khususnya dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan hukuman yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa ideal waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan biasa, karenanya izin usaha adalah Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berharap mendirikan PT di Jakarta, sekarang dapat menggunakan layanan untuk menerima SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekalian.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak bisa berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, dikala mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS memakai fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam memakai fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh daerah lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.