Syarat Pendirian PT UMKM

Syarat Pendirian PT UMKM

Memulai bisnis menjadi pilihan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan menjadi sumber penghasilan utama. Namun, bagi sebagian orang, memulai bisnis terkadang menjadi sesuatu yang menakutkan karena terkait dengan legalitas bisnis. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah PT UMKM. PT UMKM memungkinkan pengusaha untuk memulai bisnis secara legal dan teratur. Berikut adalah beberapa syarat pendirian PT UMKM:

1. Minimal Dua Orang Pendiri

PT UMKM harus didirikan oleh minimal dua orang pendiri. Pendiri dapat berupa individu atau badan hukum. Dalam hal badan hukum menjadi pendiri, maka harus disertakan dokumen pendirian badan hukum tersebut.

2. Perjanjian Pendirian Perseroan

Perjanjian pendirian perseroan merupakan dokumen yang berisi perjanjian antara para pendiri untuk mendirikan PT UMKM. Dokumen ini berisi beberapa hal, seperti nama perusahaan, modal yang diberikan oleh masing-masing pendiri, dan pembagian kepemilikan saham. Perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dalam akta notaris.

3. Modal Dasar Minimal 50 Juta Rupiah

PT UMKM harus memiliki modal dasar minimal 50 juta rupiah. Modal dasar adalah jumlah modal yang disetor oleh para pendiri PT UMKM. Modal tersebut akan menjadi dasar untuk menghitung jumlah saham dan nilai nominal saham.

4. NPWP dan SKTU

Untuk mendirikan PT UMKM, para pendiri harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar Usaha (SKTU). NPWP diperlukan untuk keperluan perpajakan, sedangkan SKTU diperlukan untuk mendapatkan izin usaha.

  Jasa Pendirian PT Bogor: Solusi Legalitas Bisnis Anda

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

PT UMKM harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. SIUP merupakan izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di Indonesia.

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

PT UMKM harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. TDP merupakan tanda bahwa perusahaan telah terdaftar di instansi yang berwenang.

7. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

Setelah semua syarat terpenuhi, PT UMKM harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan ini merupakan tanda bahwa PT UMKM telah terdaftar secara resmi dan sah di Indonesia.

Dengan memenuhi semua syarat tersebut, PT UMKM dapat didirikan dan diresmikan secara legal. Memulai bisnis dengan badan usaha yang terdaftar secara legal dapat memberikan kepercayaan lebih bagi klien, investor, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan syarat-syarat pendirian PT UMKM agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan teratur.

Novita Elisabeth Wowor

My Name Novita Elisabeth Wowor, Lulusan Sarjana Hukum yang berkecimpung di dunia kenotariatan sejak 2019.