Jika Anda ingin memulai bisnis di Depok, Anda perlu memperhatikan beberapa hal terkait pendirian PT Terbuka. PT Terbuka adalah salah satu bentuk badan usaha yang populer di Indonesia karena memiliki banyak keuntungan seperti hak berdiri sendiri, terbatasnya tanggung jawab pemilik, dan kemudahan dalam pengelolaan modal. Namun, untuk memperoleh izin usaha secara sah dan terikat dengan hukum yang berlaku, Anda perlu memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.
1. Memilih Nama PT Terbuka
Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pendirian PT Terbuka di Depok adalah memilih nama yang sesuai dengan aturan hukum. Nama PT Terbuka harus terdiri dari minimal tiga kata dan diakhiri dengan kata “Terbuka”. Selain itu, nama PT Terbuka tidak boleh sama atau mirip dengan nama perusahaan yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau merek dagang yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
2. Menetapkan Modal Dasar
Selanjutnya, Anda perlu menentukan modal dasar PT Terbuka. Modal dasar adalah jumlah modal awal yang Anda miliki untuk memulai bisnis. Jumlah modal dasar yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi bisnis Anda. Modal dasar PT Terbuka minimal Rp. 50 juta dan harus disetor paling sedikit 25% dari jumlah modal dasar tersebut. Modal dasar yang sudah ditetapkan akan dicatat dalam akta notaris dan menjadi dasar perhitungan modal saham.
3. Mengajukan Akta Pendirian ke Notaris
Setelah menentukan nama PT Terbuka dan modal dasar, Anda perlu mengajukan akta pendirian ke notaris yang berwenang. Dalam akta pendirian ini, akan tercantum nama pemilik, jumlah modal dasar, jumlah saham, serta susunan pengurus dan direksi PT Terbuka. Notaris akan mengesahkan akta pendirian ini dan menerbitkan dokumen yang berisi informasi tentang PT Terbuka dan pengurusnya.
4. Mendaftarkan PT Terbuka ke Kemenkumham
Setelah mendapatkan akta pendirian dari notaris, Anda perlu mendaftarkan PT Terbuka ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memperoleh izin usaha. Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP pengurus, fotokopi akta pendirian, surat keterangan domisili, dan surat keterangan persetujuan pihak yang terkait. Setelah proses pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas (SK Menkumham) yang berisi informasi tentang profil perusahaan, pengurus, dan jumlah saham.
5. Mendaftarkan NPWP dan SIUP ke Pemerintah Depok
Setelah memperoleh SK Menkumham, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ke pemerintah Depok. NPWP diperlukan untuk keperluan pembayaran pajak sedangkan SIUP diperlukan untuk memperoleh legalitas dalam berbisnis dan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas perbankan dan pendanaan. Anda dapat mengurus kedua dokumen tersebut di Dinas Pajak dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
6. Mendaftarkan Badan Hukum ke BPJS
Bagi pemilik PT Terbuka, Anda juga perlu mendaftarkan badan hukum ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memperoleh jaminan sosial bagi karyawan PT Terbuka. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi dua badan yang perlu didaftarkan oleh PT Terbuka sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Itulah syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian PT Terbuka di Depok. Perlu diketahui bahwa persyaratan dan prosedur yang berlaku dapat berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, pastikan Anda memperoleh informasi yang akurat dan mendalam sebelum memutuskan untuk memulai bisnis. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.
