Prasyarat Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membikin PT Baru Pembuatan PT Online Tarif Pembuatan PT Di Notaris Tarif Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Persyaratan Pendirian CV Cara Membuat PT Sendiri
Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terbaru Yang Harus Anda Ketahui
Sejak permulaan 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih betul-betul kecil diperbandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan poin tambah karena membuka lebih banyak profesi dan mendorong ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah yakni untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menerangkan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang sepatutnya Anda kenal bila Anda ingin memulai atau mengembangkan bisnis.
1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT adalah Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini tak jarang menjadi kendala bagi mereka yang mau mendirikan PT melainkan modal lazim-lazim saja. Padahal mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang mempunyai badan undang-undang bisa mengurangi risiko berbisnis di masa depan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Tertib Pemerintah No. 29 tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Melainkan, syarat modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan syarat lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut.
2. Alamat Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang berkeinginan mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala alamat bisnis. Hal ini kurang lebih diberi pengaruh oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 perihal Agenda Rinci Tata Ruang dan Regulasi Zonasi. Adanya aturan ini membagi kawasan Jakarta menjadi zona-area seperti zona pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili bisnis yang dialokasikan secara pas, badan usaha tak akan bisa mendapatkan Domisili Alamat Perusahaan (SKDP). Wajib SKDP penting untuk mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Tanda Pajak (NPWP) instansi, Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP).
Rata-rata mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk domisili bisnis. Oleh sebab itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi alternatif yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan dikala Anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Pertanda Penduduk Jakarta (KTP).
Penting bagi Anda untuk mengenal prasyarat alamat di daerah yang akan Anda jadikan sebagai tempat kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini sebab sering ada perbedaan syarat antara satu daerah dengan yang lain. Selain, kalau alamat bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, maka Anda dapat memakai rumah itu hingga batas tertentu. Sementara jikalau di Depok Anda wajib menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai tempat usaha, bukan rumah. Kecuali itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, seumpama di Depok dan Bogor.
3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terupdate Tahun 2015
Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya skor-skor berikut harus diperhatikan:
Anda bisa memilih bidang bisnis apa bahkan, selain ditutup dan dilarang oleh regulasi.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan memutuskan ragam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya spesifik dan searah dengan KBLI terbaru. Golongan Anda berkeinginan mengerjakan perdagangan umum, Anda perlu memutuskan komoditas apa yang berkeinginan Anda jual, semisal untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.
Anda juga perlu melihat kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan terkait erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Tanda Standar Bidang Usaha Indonesia) yaitu klasifikasi kesibukan atau aktivitas ekonomi yang menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengamati kode bidang usaha yang akan menetapkan macam izin usaha yang sesuai. Untuk bisnis perdagangan umum, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Tata pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) tipe KBLI yang masih dipakai yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Tata Kepala Badan Kategori Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Bisnis Indonesia, padahal KBLI 2015 mengacu pada Undang-undang Biro Kelompok Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Petunjuk Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 merupakan pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kecuali analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Kecuali itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terpenting UKM, dalam memutuskan bidang usaha.
Anda tidak perlu linglung seputar ini. Tempat setiap Pemerintah Tempat telah membikin kode KBLI sederhana yang dapat diaplikasikan sebagai rujukan dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Kecuali, di Jakarta, Anda dapat melihat Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 kalau bisnis Anda hanya memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS bila Anda mengalami kesusahan dalam menetapkan bidang bisnis yang Anda inginkan layak dengan KBLI.
4. Prasyarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Berdasarkan terkesan sederhana, prasyarat BPJS untuk mendirikan PT kerap menjadi kendala. Manajemen online masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Kecuali pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tak bisa dituntaskan pada hari yang sama. Apabila BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian tempat, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk bisa mengurus SKDP. Golongan Anda melihat nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk menerima dokumen keaslian bisnis lainnya seperti lembaga NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Tertib pendirian PT;
Menurut persetujuan badan aturan dari Kementerian Setelah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Maka aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan menerima penguasaan email jumlah kontribusi pertama. Profesi akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda menerima lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya Anda dapat mengambil akta Selain BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.
5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga ketika ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan hukum baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan patut sudah dalam wujud terkini wujud 2015. Ciri khas dari bentuk terupdate ini yakni nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berkaitan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, domisili yang tercantum pada kartu NPWP pribadi seharusnya sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.
Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT seharusnya tak mempunyai tunggakan pajak. Kategori ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan wajib terpenting dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.
6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang mau mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan biasa, karenanya izin usaha merupakan Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang berharap mendirikan PT di Jakarta, sekarang bisa mengaplikasikan layanan untuk menerima SIUP dan TDP secara online dan simultan. Melainkan, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, bisa mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekalian.
Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tak bisa berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, ketika mengajukan TDP secara online setelah SIUP diterbitkan.
Kecuali pengalaman PT GHABS mengaplikasikan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan mempengaruhi kesuksesan Anda dalam mengaplikasikan fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh tempat lain untuk menolong menyederhanakan prosedur pendirian PT.
