Skip to main content

Syarat Pendirian PT Di Bandung

[pgp_title}
Persyaratan Mendirikan PT 2018 Prasyarat Membikin PT Baru Pendirian PT Online Biaya Pembuatan PT Di Notaris Biaya Pendirian PT Prosedur Mendirikan PT Syarat Pendirian CV Sistem Membikin PT Sendiri

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT Terupdate Yang Harus Anda Ketahui
Sejak awal 2016, Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur memulai bisnis. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih amat kecil dibandingkan dengan negara tetangga, membangun bisnis baru dianggap memberikan poin tambah karena membuka lebih banyak profesi dan mensupport ekonomi lokal. Salah satu inisiatif dari Pemerintah merupakan untuk memfasilitasi penyusunan Perseroan Terbatas (PT). Di sini kami menjelaskan prosedur dan ketentuan pendirian PT terkini yang sepatutnya Anda kenal jika Anda ingin memulai atau mengoptimalkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\”UUPT\”), modal dasar PT merupakan Rp 50 juta dengan minimum 25% dibayarkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini tak jarang menjadi kendala bagi mereka yang berkeinginan mendirikan PT tapi modal biasa-biasa saja. Meski mereka mengerti bahwa mendirikan PT yang memiliki badan tata tertib dapat mengurangi risiko berbisnis di masa depan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan hukum baru di mana jumlah modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Hukum Pemerintah No. 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal Dasar Perusahaan Terbatas (\”PP 29/2016\”). Melainkan, persyaratan modal ini cuma berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut perihal modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini dapat dipelajari di tautan berikut.

2. Domisili Bisnis di Kantor Virtual
Sebagian pelanggan PT GHABS yang mau mendirikan PT di kawasan Jakarta terhambat oleh kendala domisili bisnis. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh Peraturan Tempat DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 seputar Agenda Mendetail Hukum Ruang dan Peraturan Zonasi. Adanya tata tertib ini membagi kawasan Jakarta menjadi area-zona seperti area pemukiman, area campuran, dan sebagainya. Tanpa alamat bisnis yang dialokasikan secara tepat, badan usaha tidak akan bisa mendapatkan Alamat Domisili Perusahaan (SKDP). Patut SKDP penting untuk mendapatkan dokumen originalitas bisnis lainnya seperti Nomor Pokok Pertanda Pajak (NPWP) instansi, Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka tidak memiliki tarif yang cukup untuk menyewa ruang kantor zonasi yang pantas untuk alamat bisnis. Oleh karena itu, alamat bisnis di Kantor Virtual menjadi pilihan yang lebih hemat tarif bagi bisnis yang ingin tinggal di Jakarta. Memang akan ada syarat tambahan dikala Anda mengaplikasikan Virtual Office sebagai alamat bisnis. Salah satunya yakni perlunya salah satu dewan direksi PT yang didirikan untuk mempunyai Kartu Petunjuk Penduduk Jakarta (KTP).

Penting bagi Anda untuk mengetahui prasyarat domisili di tempat yang akan Anda jadikan sebagai daerah kedudukan bisnis untuk mendirikan PT. Ini karena kerap kali ada perbedaan prasyarat antara satu tempat dengan yang lain. Selain, kalau domisili bisnis Anda ada di Bogor dan Tangerang, karenanya Anda bisa mengaplikasikan rumah itu sampai batas tertentu. Sementara jikalau di Depok Anda semestinya menerapkan bangunan yang sebutan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan sebagai daerah usaha, bukan rumah. Selain itu, tidak jarang minta UU Gangguan (UUG atau HO) sebagai syarat tambahan, contohnya di Depok dan Bogor.

3. Berdasarkan Sektor Bisnis Terkini KBLI Terbaru Tahun 2015
Dalam memutuskan bidang usaha, setidaknya poin-skor berikut seharusnya diperhatikan:

Anda dapat memilih bidang bisnis apa malahan, selain ditutup dan dilarang oleh aturan.
Bidang bisnis yang Anda pilih mesti dimasukkan dan tercantum dalam sertifikat pendirian PT.
Bidang bisnis yang Anda pilih akan menentukan ragam lisensi bisnis yang perlu Anda miliki.
Bidang bisnis yang Anda pilih semestinya spesifik dan sejajar dengan KBLI terupdate. Klasifikasi Anda berkeinginan mengerjakan perdagangan lazim, Anda perlu memastikan komoditi apa yang mau Anda jual, contohnya untuk perdagangan ritel dalam kode 4771.

Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan hati-hati sebab ini akan berhubungan erat dengan prosedur perizinan bisnis untuk bisnis Anda.
KBLI (Pedoman Standar Bidang Usaha Indonesia) ialah kategori aktivitas atau kesibukan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk memperhatikan kode bidang usaha yang akan menetapkan tipe izin usaha yang pantas. Untuk bisnis perdagangan biasa, kode bidang bisnis ini akan tercantum dalam Menurut Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kode bisnis lebih lanjut dari bisnis utama Anda akan tercantum dalam Pertanda Daftar Perusahaan (TDP).
Tata pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) ragam KBLI yang masih digunakan ialah KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Tata Kepala Badan Golongan Statistik Nomor 57 Tahun 2009 perihal Pertanda Standar Bisnis Indonesia, padahal KBLI 2015 mengacu pada Hukum Biro Kategori Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Petunjuk Baku Usaha Perusahaan Indonesia. KBLI 2015 adalah pembaruan data lapangan bisnis dari KBLI 2009 dengan melihat pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Selain analisa PT GHABS, ada perbedaan redaksional dalam deskripsi kode kode bisnis di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap-tiap kode diceritakan secara khusus dan jumlah kode bidang usaha yang bisa diadopsi ke dalam SIUP kurang . Sementara KBLI 2015 tampaknya mencoba untuk menggeneralisasi bidang bisnis. Selain itu, lebih banyak kode bisnis dalam KBLI 2015 dapat diadopsi menjadi SIUP. Ini untuk memudahkan para pelaku bisnis, terutamanya UKM, dalam memutuskan bidang usaha.

Anda tidak perlu linglung perihal ini. Daerah tiap Pemerintah Daerah telah membikin kode KBLI sederhana yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mengelola izin usaha di tempat yang bersangkutan. Selain, di Jakarta, Anda bisa memandang Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 bila bisnis Anda hanya memerlukan SIUP sebagai izin usaha. Hubungi PT GHABS sekiranya Anda mengalami kesusahan dalam memastikan bidang bisnis yang Anda inginkan layak dengan KBLI.

4. Syarat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT
Menurut terkesan simpel, syarat BPJS untuk mendirikan PT sering kali menjadi kendala. Manajemen online masih memerlukan waktu lebih lama ketimbang penanganan manual. Selain pengalaman kami, prosedur manual di mana pemohon datang seketika ke kantor BPJS tidak dapat dituntaskan pada hari yang sama. Sekiranya BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Di sebagian tempat, seperti Jakarta, eksistensi sertifikat ketenagakerjaan BPJS menjadi salah satu syarat untuk bisa mengurus SKDP. Golongan Anda mengamati nilai 2 di atas, tanpa SKDP akan susah untuk mendapatkan dokumen orisinilitas bisnis lainnya seperti institusi NPWP, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Formulir yang lengkap;
Regulasi pendirian PT;

Berdasarkan persetujuan badan hukum dari Kementerian Sesudah dan Hak Asasi Manusia (untuk PT); dan
Kartu Identitas (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang terdaftar.
Karenanya aplikasi Anda diverifikasi, Anda akan mendapatkan pengendalian surel jumlah kontribusi pertama. Pekerjaan akan ada formulir online yang perlu diisi ulang sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Berbekal kode donasi, Anda membikin kontribusi pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya Anda dapat mengambil sertifikat Kecuali BPJS atas nama PT Anda di kantor BPJS.

5. Direktur NPWP dan NPWP Perusahaan
Dalam pengelolaan NPWP lembaga dikala ini untuk PT, Kantor Pajak memberikan peraturan baru.
Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan sepatutnya telah dalam format terupdate wujud 2015. Ciri khas dari format terupdate ini yakni nomor kartu identitas (NIK) dari ID direktur berhubungan yang tercantum pada kartu NPWP pribadinya. Kecuali NIK, alamat yang tercantum pada kartu NPWP pribadi wajib sama dengan alamat yang tercantum dalam ID yang valid.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, direktur PT seharusnya tidak memiliki tunggakan pajak. Klasifikasi ada tunggakan SPT tahunan, karenanya yang bersangkutan seharusnya secara khusus dulu membayar tunggakan pajak bersama dengan sanksi yang telat. Denda mulai dari Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa ideal waktu Anda dalam membayar tunggakan beserta dendanya.

6. SIUP dan TDP Online
Bagi Anda yang berharap mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan awam, karenanya izin usaha merupakan Berdasarkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi Anda yang mau mendirikan PT di Jakarta, kini dapat mengaplikasikan layanan untuk mendapatkan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Tapi, layanan ini masih membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP sedang dan besar.
Untuk PT dengan SIUP sedang dan besar, berarti modal disetor PT di atas Rp500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara online dan simultan. Artinya, dengan satu login dan mengisi formulir online, Anda akan menerima SIUP dan TDP sekaligus.

Untuk PT dengan SIUP kecil, itu berarti modal disetor PT berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat berbarengan. Setidaknya Anda perlu 2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua, dikala mengajukan TDP secara online sesudah SIUP diterbitkan.
Selain pengalaman PT GHABS menerapkan fitur layanan SIUP dan TDP online, dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan layanan. Waktu penerbangan akan memberi pengaruh kesuksesan Anda dalam memakai fitur ini. Semoga fitur layanan online ini dapat diikuti oleh tempat lain untuk membantu menyederhanakan prosedur pendirian PT.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *